Tak Batasi Kunker, Karanganyar Juga Tak Syaratkan Surat Keterangan Sehat

Solopos.com, KARANGANYAR--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar tidak membatasi kunjungan kerja (kunker) dari luar wilayah selama pandemi Covid-19.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menyampaikan hal itu saat ditanya tentang aktivitas kunker instansi luar daerah ke Karanganyar selama masa pandemi Covid-19.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kunker kali terakhir dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada Sabtu (11/7/2020). Menteri LHK bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian LHK melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, termasuk Karanganyar.

Waduh, Kasus Positif Covid-19 Karanganyar Bertambah 3 Orang

Rombongan mengunjungi sejumlah tempat di Kecamatan Tawangmangu. Salah satunya Taman Sakura Lawu (Sakral) Cemara Kandang, Kecamatan Tawangmangu. Selain itu, kunker dari wilayah di Jawa Timur ke Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar.

"Tidak dibatasi. Tidak perlu pakai surat keterangan sehat. Mereka kan [dari wilayah Jatim] memang paling dekat kunker ke sini [Kabupaten Karanganyar]. Perbatasannya dekat dengan Kabupaten Karanganyar," ujar dia saat berbincang dengan wartawan, Rabu (15/7/2020).

Sejumlah Catatan

Yuli, sapaan akrabnya, menyampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) memperbolehkan kunjungan kerja keluar kota. Tetapi, Yuli memberikan sejumlah catatan.

Sekat Pemudik Bukan Solusi Tekan Persebaran Covid-19 Karanganyar

"Jumlah [peserta kunker] tidak terlalu banyak. Kunker itu kan paling-paling 9-15 orang," ujarnya.

Yuli juga berpesan perihal penerapan protokol kesehatan. Dia menyebut penerapan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan pada air mengalir, serta menjaga jarak. Dia menambahkan agar instansi terkait menjaga sirkulasi udara di ruang kerja.

"Orang-orang yang kunker ini saya anggap orang-orang yang memang terdidik dan mengerti tentang itu [Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan]. Tetapi memang tidak bisa digeneralisir karena sejumlah kasus terjadi di lingkungan DPRD. Di Provinsi Jawa Tengah khususnya."

Sendiri di Rumah, Anak PRT di Semarang Jadi Korban Kekerasan Seksual