"Tak Ada yang Abadi Kecuali Wiranto"

Solopos.com, SOLO – Demo besar-besaran mahasiswa dan berbagai elemen massa beberapa hari terakhir memunculkan fenomena meme menarik di media sosial. Salah satunya soal Wiranto.

“Tidak ada yang abadi kecuali Wiranto. -1998 -2019,” demikian bunyi salah satu tulisan yang terpampang dalam spanduk yang dibentangkan di jalan. Spanduk itu belakangan menjadi viral di media sosial.

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

Bersamaan dengan viralnya tulisan itu, Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menjadi bulan-bulanan netizen setelah melakukan jumpa pers di gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/19).

Dalam jumpa pers ini ia mengatakan bahwa aksi demonstrasi hanya akan menguras energi. Wiranto menilai bahwa aksi massa tidak relevan lagi karena penundaan pengesahan RUU KUHP, Pertahanan, Permasyarakat dan Keternagakerjaan sudah terpenuhi.

Setelah mengadakan jumpa pers itu, nama Wiranto langsung menjadi trending di media sosial Twitter. Warganet mulai menyoroti peran Wiranto di era pemerintahan sekarang dan ketika era kekuasaan Orde Baru.

“Dua demo besar di Indonesia, yang muncul di TV orang yang sama,” cuit @mouldie_sep, Selasa (24/9/19).

Tweet ini dilengkapi dengan dua foto Wiranto pada era Orde Baru dan foto barunya saat mengadakan jumpa pers. Tak pelak unggahan ini mendapatkan respon yang luar biasa dari netizen. Sejak berita ini diturunkan, cuitan ini sudah disukai lebih dari 12 ribu pengguna jejaring sosial Twitter.

“Hebat kan…..Kalian menghadapi veteran, orang yg sama waktu ayah kalian demo,” tulis @mufidmommy.

Ada juga netizen yang justru salah fokus dengan penampilan Wiranto yang tidak pernah berubah. “Saya suka dengan gaya rambutnya tidak pernah berubah,” tulis @sastrodimeto.

Sebelum Wiranto menjadi bahan olok-olokan netizen, Staf Kepresidenan Moeldoko lebih dulu trending di Twitter terkait kasus karhutla. Ia mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan kehendak Allah. Moeldoko juga mendapatkan banyak kritikan karena menyatakan bahwa KPK menghambat investasi.