Tak Ada Tempat Relokasi, PKL di Kulonprogo Sulit Ditertibkan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo kesulitan menata keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di ruas jalan non-PKL karena ketiadaan tempat relokasi para pedagang tersebut.

“Kami punya kendala dalam penataan, yakni sulitnya mencari tempat untuk merelokasi PKL ini,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo Duana Heru Supriyanta saat menertibkan PKL di sekitar Pasar Wates, Selasa (9/6/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Satpol PP menertibkan lima pedagang di ruas Jalan Wakapan dan Jalan Brigjen Katamso, Wates yang di antaranya adalah pedagang bunga dan pedagang soto. Inspeksi mendadak digelar sebagai agenda rutin Satpol PP dalam upaya mendukung penataan kota Wates.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Disperindag dan lurah pasar terkait penertiban ini. Ada banyak pedagang berjualan di atas trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki,” ujar Duana.

Para pedagang berkilah sebagai pedagang musiman, sehingga aktivitas yang dilakukan di sekitar pasar ini tidak tetap. Untuk sementara, pedagang yang berjualan di trotoar diminta untuk berjualan di pasar.

“Kami minta pada pedagang agar berjualan di pasar. Memang risikonya harus berdampingan dengan pedagang pasar pagi. Pedagang gerobak, seharusnya tidak menetap dan tidak menggunakan trotoar untuk berjualan,” imbuh Duana.

Menurut Duana, tidak manusiawi jika penertiban tidak dibarengi relokasi. Tapi Satpol PP memang kesulitan mencarikan tempat untuk para pedagang. Saat ini satuan yang dia pimpin terus berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam mencari lokasi yang tepat untuk relokasi.

Menanggapi adanya razia mendadak ini, anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Priyo Santoso menambahkan penertiban seyogyanya dikomunikasikan dulu dengan pedagang. Tujuannya agar imbauan yang diterima PKL tidak mendadak.

“Sebaiknya sebelum ditertibkan [PKL] harus dipersiapkan dulu relokasinya. Apabila semua ditampung di pasar, kalau sampai melebihi daya tampung pasar, malah akan menambah persoalan baru nantinya,” ujar Priyo, dihubungi terpisah.

Menurutnya ke depan Pemda harus ada konsep penataan PKL. Semisal dengan membangun food court atau kawasan wisata kuliner. “Dengan begitu bisa menjadi daya tarik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tandas Priyo.