SOLOPOS.COM - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pembahasan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak yang diadakan hari Rabu (29/6/2022). (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai kekosongan kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dengan partai-partai koalisi.

Airlangga menekankan pembicaraan tersebut kurang elok dilakukan dalam suasana yang masih berduka atas wafatnya Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Tidak ada pembicaraan, dan kita masih dalam suasana duka. Jadi agak kurang elok membicarakan hal tersebut,” ujar Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menegaskan penggantian kursi menteri kabinet, termasuk pengganti Tjahjo Kumolo, merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Ekspedisi Mudik 2024

Baca Juga: PDIP Serahkan ke Jokowi, Siapa Pengganti Tjahjo Kumolo?

Adapun partai tempat Tjahjo bernaung semasa hidup yakni PDIP menyampaikan hal serupa saat ini partai masih dalam kondisi berduka.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menekankan partainya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif dan tidak pernah berpikir bahwa Menpan RB pengganti Tjahjo Kumolo harus dari PDIP.

Terserah Jokowi

PDIP mengaku tak menyodorkan nama kepada Jokowi untuk menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada Jumat pekan lalu (1/7/2022).

“Belum, kita masih dalam suasana berduka ya karena Pak Tjahjo ini seorang tokoh yang hidupnya, pengabdiannya betul-betul untuk bangsa negara dan senior partai yang bener-bener membantu Ibu Megawati dan membesarkan PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP, Djarot S Hidayat, kepada wartawan di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (4/7/2022).

Baca Juga: Puan Maharani: Tjahjo Kumolo adalah Om dan Eyang di Keluarga Kami

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk pengganti Tjahjo Kumolo.

“Tentu saja kita sadari maklumi bahwa itu adalah kewenangan dari Pak Jokowi,” kata dia seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Ia mengatakan, PDIP sejak awal tidak pernah mengusulkan opsi-opsi nama menteri kepada Jokowi.

Ia menyebut partai politik itu juga tidak pernah meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi dan mengklaim mereka selalu menyerahkan urusan menteri kepada kepala pemerintahan itu.

Baca Juga: Di Mata Jokowi, Tjahjo Kumolo Sosok Nasionalis Sejati

“Kami tidak pernah meminta-minta jatah kami. Serahkan semua kepada Pak Jokowi untuk kebaikan negeri ini supaya mereka semua ini para pembantu presiden itu betul-betul bisa bekerja keras untuk mewujudkan visi misi Pak Jokowi dan mewariskan yang baik bagi bangsa kita ini termasuk di Kementerian PAN RB,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus anggota Komisi IV DPR itu menyebut PDIP secara total mendukung Jokowi secara total karena dia adalah kader partai politik.

Kantongi Nama

“Jadi kami kerja samanya bukan kerja sama secara pragmatis ya. Kami mendukung Pak Jokowi itu betul-betul mendukung yang total,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama yang akan mengisi jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia, beberapa hari lalu.

Baca Juga: Imami Salat Jenazah Tjahjo Kumolo, Wapres: Kita Kehilangan Orang Baik

Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama pengganti Tjahjo Kumolo itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md.

Kapan diumumkan?

“Pak Jokowi pasti sudah tahu dan sudah ada di kantong beliau. Mungkin hanya menunggu lewatnya waktu bela sungkawa,” kata Mahfud saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Baca Juga: Berkat Tjahjo Kumolo Urusan Kerja Sama Muhammadiyah Lebih Mudah



Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Menpan RB ad interim, berpendapat Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih figur yang tepat sebagai seorang menteri.

“Saya yakin bahwa Presiden mempunyai perangkat penilaian yang lengkap untuk memilih orang yang tepat menjadi menteri untuk diangkat, berdasarkan hak prerogatif presiden,” tambahnya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Baca Juga: Ternyata, Almarhum Tjahjo Kumolo Punya Jasa Besar untuk Muhammadiyah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya