Tak Ada Abdul Somad, PKS Pertanyakan Daftar Mubaligh Kemenag

<p><strong>Solopos.com,&nbsp;JAKARTA</strong> — Daftar mubaligh atau penceramah yang baru saja dirilis Kementerian Agama (Kemenag) memancing sejumlah komentar. Ketua Fraksi <a href="http://news.solopos.com/read/20180409/496/909221/tagar-2019gantipresiden-presiden-pks-itu-antitesis-dua-periode-presiden-jokowi" target="_blank">PKS</a> DPR Jazuli Juwaini meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin mengklarifikasi maksud dan tujuan publikasi sekitar 200 nama mubaligh itu.</p><p>Permintaan Jazuli itu didasarkan pada banyaknya pihak yang mempertanyakan apa maksud dan tujuan Kementerian Agama membuat dan mempublikasikan daftar penceramah agama tersebut. "Pak Lukman Hakim harus menjelaskan secara terbuka apa maksud dan tujuan serta kriteria membuat daftar nama muballigh yang direkomendasikan Kementrian Agama," kata Jazuli, Minggu (20/5/2018).</p><p>Dia menyatakan klarifikasi itu diperlukan agar tidak menimbulkan kontroversi dan polemik yang kontraproduktif di kalanga masyarakat. "Termasuk menjawab pertanyaan publik mengapa beberapa ustaz yang diterima luas oleh masyarakat seperti <a href="http://news.solopos.com/read/20180516/496/916652/teror-ke-mapolda-riau-terjadi-seusai-pengajian-ustaz-abdul-somad-di-gubernuran" target="_blank">Ustaz Abdul Somad</a> dan Ustaz Adi Hidayat justru tidak masuk daftar," ujarnya.</p><p>Jazuli mengharapkan rekomendasi itu tidak berkembang menjadi kontroversi seolah para ulama atau ustaz yang tidak masuk daftar diragukan keulamaannya. "Jangan sampai ada opini liar ulama yang tidak masuk daftar berarti bukan ulama beneran. Atau yang lebih bahaya dianggap patut dicurigai. Ini bisa menimbulkan persoalan baru bahkan sumber konflik di masyarakat," ujarnya.</p><p>Sekarang saja, lanjut anggota Komisi I DPR itu, sudah berkembang opini macam-macam. Ada yang menduga ini bagian dari program sertifikasi ulama yang beberapa waktu lalu sempat muncul tapi urung dilaksanakan oleh pemerintah. Ada juga, katanya, yang menilai ini bentuk pembatasan ulama dan lain sebagainya.</p><p>"Kalau yang berkembang demikian kan jadi kontraproduktif, ujarnya. Padahal, Indonesia butuh banyak ulama untuk meng-cover banyaknya umat Islam di negeri ini yang butuh pengajaran ilmu agama.</p><p>Bahkan, di berbagai pelosok daerah kita masih defisit mubaligh sehingga sejumlah lembaga dakwah dan ormas harus mengirim mubaligh ke sana. Lalu, mengapa <a href="http://news.solopos.com/read/20180515/496/916308/sore-ini-kemenag-gelar-sidang-isbat-awal-ramadan" target="_blank">Kementerian Agama</a> justru terkesan membatasi melalui daftar tersebut?" tanya Jazuli.</p><p>Jazuli berharap Kementerian Agama membuat program terobosan bagaimana memberikan dukungan yang optimal kepada para ulama, dai, dan muballigh yang selama ini telah berkiprah membina umat dan menjaga kemurnian ajaran.</p><p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0B264TCbH8JH2Z0NCWVo3QjZFd1BoRDBLMVYyZm9jVzBFUUdj/preview" width="640" height="480"></iframe></p>

Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI