TAJUK: Menunggu Bukti Sinyal Demokrat

Partai Demokrat selama ini kukuh akan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tiba-tiba berubah haluan. Sinyal itu diutarakan Sang Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum melalui akun jejaring sosialnya.

Meski bukan disampaikan sebagai ucapan resmi dari Demokrat, sinyal ini jelas menunjukkan perubahan arah sikap partai berlambang Mercy itu. Anas menyebut Demokrat setuju penetapan dan keistimewaan DIY adalah kenyataan sejarah yang harus dihormati dan bahkan dirawat sebagai khazanah Indonesia modern.

Promosi Mimpi Prestasi Piala Asia, Lebih dari Gol Salto Widodo C Putra

Meski disampaikan melalui jejaring sosial namun sikap ini ditegaskan oleh Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat DIY Gatot Setyo Susilo bahwa apa yang disampaikan Anas tersebut atas nama partai.

Menurut Gatot, Demokrat memang setuju penetapan sepanjang memenuhi persyaratan undang-undang. Namun bila tidak memenuhi persyaratan menjadi gubernur, maka pengisian jabatan kepala daerah DIY diusulan pemilihan.

Demokrat DIY menilai Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX memiliki syarat menjadi kepala daerah. Apalagi, Gatot menyebut kondisi Sultan bukan tidak hanya sekadar layak, tapi sangat layak memimpin rakyat Jogja.

Entah apa motif di balik berubahnya haluan itu. Kabar yang berkembang di DPR, Partai Demokrat mendukung penetapan sebagai upaya untuk menjegal Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X maju dalam bursa Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Selama ini Partai Golkar serius mempersiapkan Sri Sultan HB X untuk mendampingi Aburizal Bakrie dalam Pilpres 2014 nanti.

Tentu, kabar ini segera dibantah pihak Demokrat. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa perubahan sikap ini semata-mata untuk kepentingan serta kemaslahatan masyarakat DIY yang selama ini menunggu hasil dari penantian lama Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY.

Sayangnya, rincian materi penetapan yang dimaksudkan Demokrat hingga kini belum diketahui langsung oleh Sri Sultan HB X. Bahkan Sultan menyerukan agar rakyat menunggu keputusan DPR RI dan tidak terpengaruh oleh situasi “dadakan” ini. Bahkan pihak Kraton Ngayogyakarta juga mengisyaratkan diam.

Hal itu bisa dimaklumi, selama ini pemerintah juga Demokrat membiarkan situasi tak jelas. RUUK tak kunjung terpecahkan. Tarik ulur dalam waktu yang begitu lama. Apa yang disampaikan Anas, terlebih melalui jejaring sosial, agaknya tak akan ditangkap Kraton sebagai sinyal serius penyelesaian RUUK. Karena toh, Demokrat bisa “menjilat ludah”.

Tak hanya itu, masyarakat DIY juga tidak bodoh menangkap ada “udang” di balik semua sikap yang dilempar Demokrat. Sekali lagi hanya melalui jejaring sosial. Jika Demokrat serius peduli kepada kemaslahatan masyarakat DIY dan suara tentang RUUK, maka apa yang dilemparkan akan menjadi arah politik pasti dari partai pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Saat ini masyarakat DIY, seperti kata Sri Sultan HB X, hanya bisa menunggu keputusan DPR RI dan membuktikan sinyal positif yang dinyalakan Demokrat. Semoga bukan hanya pepesan kosong.