Tahun Depan, Ada Sekolah Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Tahun depan akan ada sekolah Satpol PP dan pemadam kebakaran.  

Solopos.com, JAKARTA – Memasuki periode dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola hubungan pemerintahan pusat dengan daerah.

Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya selama dua tahun ini telah membangun konektivitas serta koordinasi dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Salah satu buktinya yakni Kementerian Dalam Negeri mulai awal tahun 2017 nanti akan membentuk sekolah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang akan dipusatkan di Rokan Hulu, Riau.

Tidak hanya itu, Mendagri juga mengungkapkan tahun 2017 nanti juga akan dioperasikan sekolah pemadam kebakaran di mana akan dipusatkan di daerah Jatinangor.

“Sudah disetujui mulai awal tahun depan, sudah ada sekolah satpol PP dan sekolah pemadam kebakaran yang selama ini belum ada, sekolah  pemadam kebakaran akan  dipusatkan di Jatinangor dan sekolah Satpol PP akan dipusatkan di Rokan Hulu, Riau,” ungkap Mendagri sebagaimana dilansir situs Kemendagri, Rabu (19/10/2016).

Menurutnya, Kemendagri terus berupaya meningkatkan pendistribusian di daerah termasuk memberikan bantuan mobil pemadam kebakaran serta membangun beberapa kecamatan yang kondisinya sudah mulai rusak.

Selama dua tahun ini, Kemendagri ke depan akan memprioritaskan beberapa hal yang belum maksimal. Menurut Tjahjo, salah satu yang diprioritaskan yakni penyerapan anggaran masing-masing daerah serta mendorong daerah untuk terus melakukan perencanaan berbasis elektronik (e-planning).

“Prioritas selanjutnya Kemendagri yakni meningkatkan tata kelola hubungan pemerintahan pusat dan daerah semakin efektif dan efisien serta mendorong daerah untuk melakukan penyerapan anggaran,” tambah Mendagri.

Saat ini kata Mendagri, penyerapan anggaran sudah mencapai angka lebih kurang 70-80 persen. Dengan adanya pencapaian ini, Mendagri berharap ke depannya mendorong daerah untuk terus melakukan transparansi termasuk perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, dan juga restribusi maupun pajak serta terus memahami area rawan korupsi.