Solopos.com, SUKOHARJO — Selama tahun ajaran 2021/2022 tidak ditemukan siswa putus sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama atau SMP di Kabupaten Sukoharjo. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo, Warsini.
“Data siswa putus sekolah sesuai di dapodik [data pokok pendidikan] untuk jenjang SMP tidak ada,” katanya kepada Solopos.com di sela-sela kegiatannya, Jumat (27/5/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dia mengatakan dalam Dapodik dipaparkan jumlah total data siswa berbagai jenjang dengan jumlah total pada tahun ajaran 2021/2022 semester genap sejumlah 140.717 siswa sedangkan pada semester ganjil di tahun yang sama sejumlah 140.074 siswa.
Jumlah tersebut termasuk dalam peringkat ke-26 di Jawa Tengah berdasarkan total peserta didik. Sementara jumlah siswa SMP yang terdaftar dalam Dapodik Sukoharjo jenjang SMP saat ini mencapai 32.716 siswa, sedangkan di semester sebelumnya sejumlah 32.743 siswa. Warsini menyebut selisih 27 siswa tersebut dikarenakan mutasi atau perpindahan sekolah.
Di sisi lain, angka partisipasi sekolah atau perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase, pada 2018 menuju 2020 di Sukoharjo terus menurun.
Baca juga: Mantap, Minum Jamu Jadi Lifestyle Kekinian di Sukoharjo
Hal tersebut dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo yang menyebutkan angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun pada 2018 mencapai 100%, sedangkan dalam tahun 2019 menurun menjadi 99,64% dan terus menurun pada 2020 dengan capaian 98,86%.
Tak hanya itu, dalam data BPS proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut atau angka partisipasi kasar (APK) juga terus menurun di Sukoharjo. Padahal semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.
Ketiadaan Biaya
Penurunan APK terbanyak tahun 2019 menuju 2021 terjadi pada jenjang SMP dengan penurunan 22,1%, jenjang SMA di Sukoharjo juga mengalami penurunan dengan capaian 17,91%, sementara jenjang SD 6,46%.
Baca juga: Mau Masuk SMP? Simak Mekanisme Pendaftaran PPDB Sukoharjo
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 45.000 anak di Jawa Tengah (Jateng) tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih atas, atau putus sekolah. Pemicunya, tak lain karena ketidakadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan.
Kondisi ini pun menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko. Menurut politikus Partai Gerindra itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng harus mengawal kebijakan pendidikan, baik perencanaan penganggaran ataupun koordinasi dengan pemangku kepentingan.
“Hari ini di Jateng usia 16-18 tahun yang seharusnya duduk di bangku SMA sederajat, ternyata 67,9 persen tidak sekolah. Cukup tinggi angkanya,” kata Heri, dalam keterangan tertulis kepada Solopos.com, (14/2/2022).
Baca juga: PMK & Penutupan Pasar Hewan Tak Pengaruhi Harga Daging Sapi Sukoharjo
Dikatakan, kasus putus sekolah paling banyak dialami anak SMA sederajat. Salah satu faktor utama adalah masalah ekonomi masyarakat. Apalagi di Jawa Tengah, ada beberapa daerah yang masuk data sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem.
“Banyak yang lebih memilih bekerja, merantau, atau pilihan lain seperti pernikahan dini. Sebab perekonomian orang tuanya merosot karena pandemi Covid-19,” terangnya.
Total ada 19 daerah di Indonesia yang masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem. Dari jumlah sebanyak itu, lima di antaranya berada di wilayah Jateng. Kelima daerah di Jateng yang masuk kategori kemiskinan ekstrem itu yakni Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
