Warga menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin. (dok)

Solopos.com, SUKOHARJO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2020 mendatang mencapai Rp25 miliar. Anggaran itu sudah diajukan ke Pemkab Sukoharjo.

KPU Sukoharjo menjadwalkan tahap penyelenggaraan pesta demokrasi itu bergulir mulai Januari 2020. Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda, mengatakan telah melakukan rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sukoharjo bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo pada beberapa waktu lalu.

Rapat itu membahas anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada Sukoharjo 2020. “Kami mengajukan anggaran penyelenggaraan pilkada senilai Rp25 miliar. Sudah ada pertemuan dengan Pemkab Sukoharjo termasuk Badan Keuangan Daerah [BKD] Sukoharjo,” kata dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (22/5/2019).

Anggaran itu untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pilkada Sukoharjo selama lebih dari delapan bulan. Selain gaji petugas penyelenggara pemilu, anggaran pilkada juga untuk membiayai pengadaan logistik seperti kertas suara, formulir, dan tinta.

Tahapan pilkada diperkirakan bergulir mulai Januari 2020. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) akan turun lapangan memvalidasi data pemilih.

Setelah divalidasi, KPU Wonogiri akan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS). KPU akan memperbaiki data DPS sebelum diumumkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

Namun, Nuril belum bisa memastikan nilai anggaran Pilkada Sukoharjo. “Kemungkinan masih bisa berubah [anggaran pilkada]. Bisa bertambah, bisa juga berkurang tergantung persetujuan dari pemerintah,” ujar dia.

Apabila tahapan pilkada bergulir pada Januari 2020, anggaran pilkada dicairkan dalam satu tahap. Dalam waktu dekat, Nuril bakal kembali berkoordinasi dengan TAPD Pemkab Sukoharjo untuk memastikan anggaran pelaksanaan Pilkada Sukoharjo.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, mengatakan anggaran yang diajukan Bawaslu selama tahapan pelaksanaan pilkada senilai Rp13,8 miliar. Mayoritas anggaran digunakan untuk membayar honor para petugas pengawas pemilu dan berbagai kegiatan partisipatif pemilu.

Bambang masih menunggu pertemuan lanjutan untuk membahas anggaran itu. “Kami tak mempermasalahkan anggaran pilkada dicairkan dalam satu tahap atau dua tahap. Mungkin ada pertemuan lanjutan setelah libur Lebaran,” kata dia.



Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten