Solopos.com, WONOGIRI — Proses hibah Museum Karst Indonesia (MKI) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri belum menemui titik terang. Ujungnya, pengelola MKI dari Badan Geologi Kementerian ESDM masih harus menanggung biaya operasional, terutama tagihan listrik setiap bulannya.
Koordinator Pengelola MKI, Dwi Eko Rukmini, mengatakan MKI telah dibuka untuk umum dengan sistem reservasi. Kendati seperti itu, MKI tak dapat dibuka secara terus-menerus.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Alasannya, menghemat biaya listrik. Jika MKI dibuka menyeluruh selama 1 bulan, tagihan listriknya senilai Rp20 juta. Saat MKI ditutup, tagihan listriknya bisa ditekan hingga 50 persen, yakni Rp10 juta.
“Kalau kami buka satu hari, kadang-kadang hanya 10 pengunjung, kan boros kelistrikannya. Sekarang kami buka tapi dengan sistem reservasi. Kalau enggak ada pengunjung ditutup. Tapi kami tetap stand by di kantor,” kata Dwi saat dihubungi Solopos.com, Kamis (2/6/2022).
Guna membayar tagihan listrik, Dwi Eko Rukmini, berkoordinasi dengan Badan Geologi yang berpusat di Kota Bandung. Terkadang, tingkat kunjungan di MKI masih tinggi. Dalam sehari, kunjungan di MKI bisa mencapai 100-an pengunjung dengan sistem reservasi. Masih adanya peminat/pengunjung mengakibatkan MKI tetap menyediakan biaya operasional guna memenuhi kebutuhan minat masyarakat.
Baca Juga: Museum Karst Indonesia Wonogiri Belum Jadi Dihibahkan, Molor Lagi?
Sekretariat Daerah (Sekda) Wonogiri, Haryono, menilai proses hibah MKI tak sekadar menerima lalu masalah selesai. Begitu menerima aset MKI yang ditaksir Rp28 miliar dan tenaga kontrak berjumlah 18 orang, Pemkab Wonogiri wajib mencukupi anggaran setiap bulan.
“Kami harus running mencukupi bayaran tiap bulan, membenahi aset-aset yang perlu dibenahi. Ini anggarannya kan belum ada. Sedangkan timing penganggarannya hanya ada di penetapan dan perubahan [APBD]. Pertanyaannya bisa enggak kami bargaining mengenai pembiayaan itu?,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Setda Kabupaten Wonogiri, Kamis (2/6/2022).
Diberitakan sebelumnya, proses hibah pengelolaan MKI direncanakan selesai pada akhir tahun 2021. Namun hingga lima bulan berlalu, peralihan pengelolaan dari Badan Geologi Kementerian ESDM ke Pemkab Wonogiri belum jelas.
Baca Juga: Ini Penampakan Museum Karst Indonesia Wonogiri saat Dibuka untuk Umum
Aset-aset yang nilainya di atas Rp100 juta dinilai menjadi kendala tersendiri bagi Pemkab Wonogiri. Tak hanya mengurusi soal aset, Pemkab Wonogiri juga harus memikirkan nasib tenaga kontrak sejumlah 18 orang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
