SOLOPOS.COM - Ilustrasi perbaikan RTLH di Wonogiri. (Solopos/Rudi Hartono)
Solopos.com, WONOGIRI — Penanganan kemiskinan masih menjadi fokus utama pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri yang pada Minggu (19/5/2024) genap berusia 283 tahun. Berbagai upaya intervensi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan terus dilakukan.
Salah satunya berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kalangan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) melalui program corporate social responsibilty (CSR). Berbagai upaya itu membuahkan hasil yang cukup menggembirakan dalam lima tahun terakhir.
Terbukti dengan terus turunnya angka kemiskinan, berkurangnya jumlah rumah tak layak huni (RTLH), hingga layanan kesehatan yang lebih baik bagi warga kurang mampu, dan kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diberdayakan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri mencatat angka kemiskinan di Wonogiri pada 2023 turun 0,05% dibandingkan 2022 menjadi 10,94%. Setidaknya, Pemkab Wonogiri perlu menurunkan 1% angka kemiskinan agar mencapai target tingkat kemiskinan satu digit atau di bawah 10% pada 2024 ini.
Selama ini, sejumlah upaya intervensi sedang dan sudah dilakukan Pemkab Wonogiri. Pemerintah daerah tidak mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) saja, melainkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat hingga program corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan BUMN.
Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penanganan kemiskinan itu paling tampak pada program rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Untuk diketahui, RTLH menjadi salah satu indikator kemiskinan.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Wonogiri, jumlah RTLH pada pada 2019 masih ada sebanyak 20.992 unit rumah. Dalam waktu empat tahun atau hingga 2023, jumlah itu berkurang drastis hingga tersisa sekitar 2.900 unit rumah yang belum tertangani.
Artinya ada sekitar 18.000 RTLH yang direhab dalam waktu empat tahun tersebut. Penurunan yang cukup signifikan ini hasil kolaborasi anggaran dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten, dana desa, dan CSR.
Selama lima tahun terakhir, dana desa paling banyak berkontribusi pada program rehabilitasi RTLH, yakni mencapai 6.019 unit rumah. Sementara CSR menyumbang rehabilitasi sekitar 450 unit rumah.
Penyerahan bantuan peningkatan kualitas RTLH kepada sejumlah warga penerima di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Rabu (2/8/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengatakan penurunan angka kemiskinan di Wonogiri masih menjadi program prioritas Pemkab. Setiap tahun Pemkab menggelontorkan lebih kurang Rp400 miliar untuk program tersebut.
Upaya pengentasan warga dari kemiskinan itu antara lain dengan mengurangi pengeluaran mereka untuk hal-hal dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, Pemkab Wonogiri menggratiskan biaya sekolah, termasuk pakaian seragam. Selain itu mayoritas penduduk miskin Wonogiri menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri menyebut kepesertaan PBI BPJS Wonogiri mencapai 746.764 warga. Sebanyak 458.056 warga menerima PBI BPJS yang ditanggung APBN dan 288.708 warga lainnya ditanggung APBD Wonogiri. Bupati mengklaim kepesertaan PBI BPJS di Wonogiri salah satu yang paling banyak di Jawa Tengah.
Dia menyampaikan ketika kebutuhan dasar seperti pendidikan, rumah, dan kesehatan sudah dipenuhi negara, beban pengeluaran warga bisa ditekan. Dengan begitu, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Pria yang akrab disapa Jekek itu menerangkan kolaborasi memang menjadi cara paling efektif dalam penanganan kemiskinan. Akan tetapi, kolaborasi dengan CSR dalam hal ini ia nilai belum maksimal. Menurutnya, dalam setahun nilai bantuan CSR yang mengalir untuk penanganan kemiskinan di Wonogiri baru sekitar Rp2 miliar-Rp3 miliar.
“Kolaborasi dengan swasta itu pasti. Tetapi yang paling signifikan sebenarnya kolaborasi dengan dana desa. Tahun ini saja desa mengelola Rp253 miliar ditambah alokasi kinerja 4%. Itu luar biasa jika dikolaborasikan. Wujud konkretnya, RTLH kami dari 25.000 unit rumah, sekarang tinggal 2.400 unit rumah,” kata Jekek saat diwawancarai Solopos.com, Kamis (16/5/2024).
Jekek melanjutkan target penurunan angka kemiskinan hingga atau satu digit angka sebenarnya sangat realistis jika kondisinya normal. Namun, pada kenyataannya selama tiga tahun pandemi Covid-19 ternyata menghambat program penurunan kemiskinan.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo di ruang kerjanya, Senin (29/4/2024). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Selain itu, anomali cuaca El Nino dan La Nina menghantam sektor pertanian yang notabene menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Wonogiri. Akibat fenomena cuaca itu, produksi pertanian turun signifikan.
Menurut data BPS Wonogiri, selama periode 2016-2023, tingkat kemiskinan di Wonogiri mencapai titik terendah pada 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 yakni sebesar 10,25%. Tingkat kemiskinan kembali naik pada 2020 sebesar 10,86%, lalu naik lagi pada 2021 sebesar 11,55%.
Pada 2022, angka kemiskinan turun menjadi 10,99% dan pada 2023 menjadi 10,94%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Wonogiri, Heru Utomo, saat hubungi Solopos.com, beberapa waktu lalu, mengatakan tingkat kemiskinan di Wonogiri pada 2023 turun meskipun tidak signifikan.
Setidaknya Pemkab harus bisa menurunkan angka kemiskinan 1% selama pada 2024 agar bisa satu digit. Meski tidak mudah, dia meyakini Pemkab Wonogiri dengan sumber daya yang ada masih bisa mencapai target tersebut. ”Kami tentu harus optimistis untuk mencapai target itu. Paling tidak, angka kemiskinannya 9,99% pada 2024. Artinya harus ada penurunan 1%,” kata Heru.
Heru melanjutkan optimisme Pemkab Wonogiri untuk menurunkan kemiskinan di bawah 10% itu karena beberapa alasan. Hal itu antara lain pada enam bulan awal 2024, pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah bantuan pangan kepada warga yang masuk dalam data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Jumlah warga yang masuk dalam data itu lebih dari 400.000 jiwa tersebar di seluruh kecamatan di Wonogiri. Di sisi lain, berbagai program intervensi kemiskinan dengan kolaborasi anggaran dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten, serta dana desa masih terus dilakukan. “Kami yakin program-program itu akan berdampak pada penurunan kemiskinan,” jelasnya.
PT Indonesia Power Mrica Power Generation Sub Unit PLTA Wonogiri memberikan bantuan pembangunan jamban sehat kepada warga di Desa Sendang, Wonogiri, Rabu (14/6/2023). (Istimewa/Tober Ramdani)
Sementara itu, Pelaksana Harian Asisten Manajer PT Indonesia Power Mrica Power Generation Sub Unit PLTA Wonogiri, Tober Ramdani, menyampaikan setiap tahun ada program CSR yang disesuaikan dengan program prioritas Pemkab Wonogiri.
Bentuk CSR itu antara lain jambanisasi, pemberdayaan masyarakat berupaya pendampingan usaha mikro kecil, dan pemberian makanan tambahan kepada balita untuk mencegah stunting. ”CSR itu biasanya disesuaikan dengan program pemerintah kabupaten, sehingga benar-benar berdampak,” kata Tober saat dihubungi Solopos.com, Minggu (19/5/2024).
Dalam hal pemberdayaan UMKM, penyaluran kredit usaha juga dinilai turut membantu masyarakat lebih mandiri. Salah satu kredit usaha yang mudah diakses dan banyak diterima warga Wonogiri yakni melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Data yang diperoleh Solopos.com, dalam kurun waktu 2017-2023, pinjaman usaha yang digulirkan PNN Mekaar di Wonogiri sudah mencapai Rp527 miliar.
Modal itu diberikan kepada perempuan pelaku usaha mikro kecil di kecamatan-kecamatan Wonogiri. Jumlah nasabah yang menerima penyaluran pinjaman ini sekitar 47.000 orang pada 2023. Plafon pinjaman usaha itu Rp2 juta/orang dan maksimal Rp15 juta/orang.