SOLOPOS.COM - People’s Water Forum.
Solopos.com, BADUNG — Setelah serangkaian intimidasi dan pembatalan tempat kegiatan, the People’s Water Forum di Bali kembali mengalami intimidasi dan pemaksaan pembubaran oleh puluhan massa ormas lantaran dianggap membarengi kegiatan World Water Forum (WWF).
Ormas tersebut beberapa kali mendatangi tempat kegiatan dan meminta pelaksanaan PWF 2024 untuk dihentikan.
Padahal PWF 2024 adalah sebuah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam rilis yang diterima Solopos.com, kelompok ormas tersebut melakukan pembubaran menggunakan cara-cara yang memaksa, mengintimidasi serta melanggar hukum.
Dalam rilis yang diterima Solopos.com, kelompok ormas tersebut melakukan pembubaran menggunakan cara-cara yang memaksa, mengintimidasi serta melanggar hukum.
Tercatat bahwa kelompok ini melakukan perampasan banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa, dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum.
Tindakan anti demokrasi dan kekerasan tersebut dilakukan tanpa dasar akademis yang jelas. Kelompok ormas memaksa panitia dan peserta PWF 2024 untuk membubarkan agenda karena dianggap melanggar himbauan lisan PJ Gubernur Bali terkait World Water Forum di Bali.
“Sebelumnya, beberapa panitia mendapatkan intimidasi dan teror dari aparat negara yang meminta untuk tidak mengadakan agenda PWF. Pembatalan beberapa tempat acara juga dilakukan, karena pengelola tempat mendapatkan intimidasi,” kata dia, dalam rilisnya.
Reza menilai keberulangan peristiwa serupa dalam momentum perhelatan forum internasional merupakan pelanggaran HAM yang dilanggengkan.
“Konstitusi pun telah menjamin adanya kebebasan berkumpul, berbicara, dan menyampaikan pendapat,” tandasnya.
Fenomena tersebut, sambung Reza, makin membuktikan tidak adanya komitmen Negara untuk memajukan dan menghormati kebebasan berekspresi bagi rakyatnya, dengan dalih mengamankan investasi dari pemodal, segala cara dilakukan agar tidak ada ‘gangguan’ yang tercipta dari luar.
“Oleh karena itu, KRUHA bersama Forum Peduli Bali, dan Forum Pro-Demokrasi Bali mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan segala bentuk intimidasi, dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024, baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, dan mendesak agar Negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan.”