Beragam berita menarik tersaji di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (20/12/2023), salah satunya tentang PPATK yang mengungkap adanya dana ilegal yang masuk ke dalam rekening partai politik.
Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri meminta keterangan PPATK sebagai ahli dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil dugaan kejahatan lingkungan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencapai lebih dari Rp20 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyebut kasus yang dihadapu mantan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo berbeda dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md membeberkan transaksi janggal senilai lebih dari Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di hadapan Komisi III DPR.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan terperinci mengenai transaksi senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belakangan ramai disebut janggal/mencurigakan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan klarifikasi kepada Komisi XI DPR secara rinci soal transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota Komisi III sekaligus politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengatakan ada konsekuensi pidana bagi setiap orang yang membocorkan dokumen dan keterangan terkait pencucian keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md akan menjelaskan ihwal transaksi janggal senilai Rp300 triliuan yang pada akhirnya dinyatakan bukan indikasi korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sekaligus menyikapi dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu, hingga banyaknya oknum pejabat bergaya hidup mewah
Hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) antiklimaks.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat bolak-balik ke deposit box miliknya sebelum akhirnya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat bolak-balik ke deposit box miliknya sebelum akhirnya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan respons terkait adanya temuan nilai transaksi mencurigakan di Kementrerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengonfirmasi telah memberikan hampir 200 laporan transaksi janggal kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, memberikan respons tentang temuan transaksi Rp500 miliar milik Rafael Alun Trisambodo
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati turut dicecar warga internet (warganet) imbas setelah terkuaknya nilai transaksi 40 rekening Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp500 miliar.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengidentifikasi transaksi di 40 rekening milik Rafael Alun Trisambodo. Nilai transaksi mencapai Rp500 miliar.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini memblokir sejumlah rekening yang pernah melakukan transaksi keuangan dengan Rafael Alun Trisambodo.
Polri akan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap uang transaksi terkait kasus kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) senilai Rp1 triliun yang diduga mengalir ke anggota partai politik (parpol).
Penasihat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, mengaku kliennya pergi ke kasino hanya untuk bermain. Dia pun mengklaim kliennya tidak menghabiskan miliaran rupiah sebagaimana laporan PPATK.
Transaksi judi online di Indonesia mampu menembus Rp155 triliun. Walau dianggap meresahkan, faktanya sejauh ini PPATK menerima 121 juta laporan transaksi judi online.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga aliran dana yang terindikasi judi online mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Filipina.
Pimpinan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar, membantah tudingan bahwa lembaga yang dia kelola itu memberikan bantuan dana untuk terorisme.
Sepanjang tahun 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima 47.587 laporan transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang telah terdaftar.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) buka suara terkait Pandora Papers yang menghebohkan karena menyangkut nama-nama besar termasuk pejabat di Indonesia.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengangkat isu mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK).