Lebih dari 100 nama eks kader Partai Hanura yang diserahkan mantan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, sebagai bakal caleg, menjadi tambahan amunisi bagi PPP menghadapi Pemilu 2024.
Mardiono berharap agar Partai Golkar dan PAN juga menetapkan keputusan bakal capres yang sama dengan PPP sehingga dapat membangun koalisi yang lebih besar.
Uang suap yang diterima Bupati nonaktif Pemalang, Mukti Agung Wibowo, diduga turut mengalir ke DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pemalang.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyatakan siap maju menjadi calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024 sebagai sebuah langkah maju.
Plt. Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono angkat bicara mengenai usulan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024 yang disuarakan dari sejumlah kader PPP di berbagai daerah.
Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menegaskan, pergantian ketua umum tidak akan memengaruhi posisi partai berlambang Ka’bah di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Suharso Monoarfa akan melayangkan surat klarifikasi kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait pelengseran dirinya dari jabatan Ketua Umum (Ketum) PPP.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menyebut pelengseran Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum (ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengancam soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan tak ada dualisme di dalam PPP meski Suharso Monoarfa dilengserkan dari jabatannya sebagai ketua umum (ketum).
Partai Amanat Nasional (PAN) berharap pergantian ketua umum (ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak berpengaruh kekompakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025 setelah sebelumnya mengeluarkan Fatwa Majelis untuk memberhentikan Suharso.