SOLOPOS.COM - Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, seusai bersilaturahmi dengan pengurus pusat Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di Solo, Rabu (12/7/2023). (Solopos.com/Kurniawan)
Solopos.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan ide yang bagus.
“Saya kira karena dunia terus berkembang, keadaan terus berkembang, jadi kalau mau ditambah nomenklaturnya itu bagus,” kata Zulhas saat ditemui usai Workshop dan Rakornas PAN Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (9/5/2024) malam.
Menurut Zulhas, Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai tantangan yang dimiliki, sehingga penambahan nomenklatur merupakan hal yang bagus. Namun begitu, dia menyebut ditambah atau tidaknya kementerian merupakan hak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.
“Itu haknya presiden terpilih, ya. Tetapi negara Indonesia yang besar, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih, dan segala masalah yang ada; kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur, saya kira itu juga bagus,” ucapnya seperti dilansir Antaranews.
Sementara itu, mengenai kader PAN yang siap untuk masuk ke dalam kabinet mendatang, Zulhas mengakui sudah ada beberapa nama. Dia menyebut nama Yandri Susanto, Asman Abnur, Eddy Soeparno, dan Saleh Partaonan Daulay.
“Ada Yandri, ada Pak Asman, ada Eddy Soeparno, ya, kan … ada Pak Saleh Daulay, banyak ya,” kata dia.
Namun, dia menyerahkan pengisian posisi menteri itu sepenuhnya kepada presiden terpilih. “Bahwa nanti soal menteri itu hak penuhnya prerogatif presiden terpilih, terserah kepada beliau. Kalau kader PAN kan banyak yang hebat-hebat,” ujarnya.
Adapun Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, ketika memimpin doa di awal acara rakornas tersebut, mengatakan bahwa PAN merupakan partai yang paling setia, loyal, teguh, dan konsisten untuk mendukung Prabowo Subianto agar menjadi Presiden RI.
Saleh mengatakan pihaknya meyakini Prabowo telah berencana untuk memberikan beberapa posisi di kabinet mendatang bagi kader PAN. Namun, PAN berdoa agar Prabowo memberikan lebih banyak posisi dari yang diperkirakan.
“Sebagai insan yang beriman, tentu hal itu sangat kami syukuri. Namun demikian, kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini,” kata Saleh.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai isu penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan membuat pemerintahan menjadi gemuk sehingga tidak efektif.
“Menurut saya enggak tepat karena kan pemerintahan menjadi gemuk, jadi nanti malah tidak efektif,” kata Trubus saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu (8/5/2024).
Menurut dia, ketimbang ditambah, jumlah kementerian yang ada saat ini justru sebaiknya dirampingkan.
“Harusnya menurut saya lebih baik dirampingkan, misalnya Kementerian Perdagangan itu dijadikan dengan Kementerian Perindustrian. Jadi itu harusnya dirampingkan,” ujarnya.
Ataupun, lanjut dia, merampingkan badan atau lembaga negara yang memiliki kewenangan sejenis di bawah satu induk kementerian.
“Ada kementerian lembaga-lembaga yang tidak produktif secara langsung kaitan dengan masyarakat itu dijadikan satu. Misalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) itu digabungkan saja kan ada dua lembaga; Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kan sama itu, itu dijadikan satu,” katanya.
Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang dahulu pernah dilakukan pada penggabungan Badan Pertanahan Negara (BPN) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sehingga menjadi Kementerian ATR/BPN.
Dia pun mengingatkan apabila ada penambahan nomenklatur kementerian maka harus ada pula kementerian yang dilikuidasi, sebab jumlah kementerian lebih dari 34 akan menyebabkan pemborosan anggaran negara.
“Menurut saya terlalu banyak, jadi kalau pun mau nambah harus ada yang dilikuidasi. Jadi nanti jumlahnya sehingga enggak lebih dari 34. Kalau sampai 40 jadi kebanyakan, kegemukan, nanti pemborosan anggaran,” kata dia.
Sebelumnya, isu penambahan nomenklatur kementerian di Indonesia direspons sebagai suatu yang baik oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
“Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja.
“Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar,” ujarnya.
Dia pun menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik.