SOLOPOS.COM - DPRD Klaten menggelar rapat paripurna dengan salah satu agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Klaten tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD Klaten, Kamis (25/4/2024). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, KLATEN — Empat komisi di DPRD Klaten memberikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPj tahun anggaran 2023. Rekomendasi berupa catatan kritis itu disampaikan agar kebijakan dan pelaksanaan program tahun berikutnya bisa lebih maksimal.
Catatan krisis disampaikan masing-masing komisi dalam rapat paripurna di DPRD Klaten, Kamis (25/4/2024). Program yang ada di APBD dibedah masing-masing komisi sesuai bidang urusannya.
Tak sekadar menyampaikan program yang sudah berjalan baik, masing-masing komisi memberikan catatan kritis serta rekomendasi terkait pelaksanaan program yang belum optimal. Hal itu sebagai salah satu tugas DPRD di bidang pengawasan.
Seperti dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum, Komisi I DPRD Klaten meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengampu dan mengelola agar lebih realistis dalam menyusun anggaran di tahun mendatang. Sehingga sisa anggaran yang tidak terserap dapat dialokasikan pada urusan lain yang lebih prioritas.
Seperti dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum, Komisi I DPRD Klaten meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengampu dan mengelola agar lebih realistis dalam menyusun anggaran di tahun mendatang. Sehingga sisa anggaran yang tidak terserap dapat dialokasikan pada urusan lain yang lebih prioritas.
Catatan kritis itu disampaikan Komisi I DPRD Klaten yang diketuai Eko Prasetyo setelah melihat realisasi anggaran sebesar 86,51 persen untuk suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan pemadam kebakaran.
Sedangkan suburusan bencana capaian penyerapan anggaran sebesar 81,87 persen. Dengan penyerapan dana senilai itu, tingkat ketercapaian realisasi fisik suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan pemadam kebakaran mencapai 100 persen.
Dalam urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang, Komisi III DPRD Klaten yang diketuai Dalono memberikan catatan perlu perbaikan dari sisi perencanaan khususnya perencanaan anggaran. Catatan itu diberikan menyusul penyerapan anggaran sebesar 87,64 persen belum maksimal meskipun lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2022.
Komisi IV DPRD Klaten yang diketuai Edy Sasongko juga memberikan catatan krisis kepada mitra kerja sesuai bidang yakni pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pariwisata, hingga kearsiapan.
Dalam bidang pendidikan, Komisi IV meminta OPD terkait untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tingkat efektivitas dua inovasi yang sudah dibangun agar memberikan manfaat besar kepada peserta didik.
Selain itu, masih banyak catatan yang diberikan masing-masing komisi terhadap OPD yang menjadi mitra kerja mulai dari urusan keuangan, capaian indikator kinerja sasaran, hingga terkait inovasi yang dibangun. Selain memberikan catatan agar melakukan perbaikan, masing-masing komisi meminta agar OPD terkait bisa mempertahankan capaian-capaian yang sudah optimal.
Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menjelaskan catatan kritis itu diberikan masing-masing komisi dari hasil rapat yang digelar bersama OPD terkait. Catatan kritis diberikan agar kinerja eksekutif semakin baik.
“Semua OPD kami bedah dari penganggaran APBD hingga program sampai secara detail. Catatan kritis diberikan dalam rangka agar kebijakan OPD tahun-tahun mendatang lebih baik dan maksimal,” jelas Hamenang.
Selain anggota DPRD Klaten, rapat paripurna itu dihadiri Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya, serta sejumlah kepala OPD hingga camat. Selain persetujuan catatan strategis DPRD dan penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPj Bupati Klaten tahun 2023, dalam rapat paripurna itu juga digelar persetujuan DPRD terhadap dua Raperda.