SOLOPOS.COM - Koran Solopos edisi Kamis (2/5/2024).
Solopos.com, SOLO–Harian Umum Solopos edisi hari ini, Kamis (2/5/2024), menyajikan berita headline tentang Peringatan Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2024 ), jadi momentum pengusaha dan buruh untuk saling menguatkan. Kalangan buruh terutama terus menyuarakan agar Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dicabut.
Diberitakan Solopos hari ini, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ’92, Endang Setiowati menilai UU Ciptaker beserta aturan turunannya masih sangat memberatkan pekerja. ”Baik mulai masuk kerja yang sistem pemberian normatifnya tidak jelas, Upah yang jauh dari kata layak serta kompensasi atau pesangon yang jauh dari harapan atau bisa dikatakan tidak ada kepastian baku dalam aturan tersebut,” terang Endang saat dihubungi Espos, Rabu (1/5/2024).
Menurut Endang, permasalahan pekerja di Solo tidak jauh berbeda dengan nasional. Dia menyebut besaran upah minimum di Kota Bengawan belum bisa dikatakan layak karena seharusnya di angka Rp3 jutaan. Selain itu, Endang menyebut tidak semua perusahaan mengkaver hak pekerja atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Apalagi pekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seharusnya juga tak luput dari pantauan pemerintah. Ketentuan upah minimum sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Ciptaker dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Apalagi pekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seharusnya juga tak luput dari pantauan pemerintah. Ketentuan upah minimum sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Ciptaker dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Pengecualian pemberlakuan UMKM bagi usaha mikro dan kecil diberlakukan dengan sejumlah ketentuan. Endang berharap pemerintah lebih peka dan memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan cara mencabut UU Ciptaker.
Sudah hampir dua tahun Shafa Kamila, 24, bekerja sebagai perencana konten di sebuah perusahaan. Dia bekerja sebagai pekerja remote alias pekerja jarak jauh karena kantor perusahaannya ada di Aceh. Shafa mampu menyelesaikan pekerjaannnya dari mana saja. Awalnya dia berstatus magang dengan upah Rp500.000 per bulan. Lantaran atasannya puas dengan hasil kerjanya Shafa disodori kontrak kerja.
Status karyawannya juga dijanjikan juga bakal berubah menjadi penuh waktu atau fulltime karena sebelumnya berstatus sebagai freelance. ”Setelah habis masa training itu, enggak ada kelanjutan, akhirnya mengajukan komplain, jadi gajinya naik dan statusnya jelas,” terang Shafa, Rabu (1/5/2024). Walaupun gajinya naik, menjadi karyawan kontrak tidak membuatnya memperoleh fasilitas BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan.
JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan produksi lima komoditas perikanan budi daya unggulan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kepentingan ekspor. Salah satu upaya peningkatan produksi itu adalah melalui Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024.
Acara IABF 2024 di Jakarta yang digelar pada Senin (29/4/2024) bertujuan mempromosikan potensi perikanan budi daya kepada pelaku usaha dari dalam dan luar negeri. Ini kali kedua KKP menggelar forum bisnis skala besar pada 2024 untuk menggeliatkan investasi di sektor perikanan, di mana sebelumnya KKP juga berhasil menyelenggarakan Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) pada awal Februari lalu.
Mengutip laman kkp.go.id yang diakses Selasa (30/4/2024), KKP menargetkan nilai investasi perikanan meningkat sebesar 15% pada tahun ini. Realisasi tahun sebelumnya mencapai Rp12,07 triliun. “Ini adalah bagian roadshow KKP untuk mengimplementasi roadmap ekonomi biru, khususnya di bidang perikanan budi daya. Kami punya harapan budi daya ini meningkat produksinya di masa depan,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers IABF 2024 di Jakarta, Senin.
SOLO—Perubahan suku bunga acuan atau BI Rate disebut-sebut berpengaruh terhadap kredit rumah tangga seperti kredit pemilikan rumah (KPR). Meski demikian, jalur transportasi menstimulus pertumbuhan perumahan baru.
Adanya commuter line atau kereta rel listrik (KRL) Jogja-Solo dinilai mendorong tumbuhnya sektor properti di Kabupaten Klaten, tepatnya di kawasan stasiun yang dilintasi KRL Jogja-Solo. Hal itu disampaikan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Soloraya, Oma Nuryanto.
Oma mengatakan sektor perumahan baik komersial dan bersusbidi mulai berkembang di wilayah Stasiun Gawok, Stasiun Delanggu, dan Stasiun Klaten. “Iya mulai berkembang, kalau per patok itu harga tanah hampir Rp2 miliar, dan di Klaten masih mendukung untuk rumah bersubsidi,” terang Oma saat dihubungi Espos, Selasa (30/4/2024).
Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Kamis (2/5/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.
Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.