Kumpulan berita Hukum Pidana terkini, info Hukum Pidana terkini hari ini.

Nasional

Kontroversi KUHP Baru, Kemenlu Panggil Perwakilan PBB di Jakarta

Kementerian Luar Negeri memanggil perwakilan PBB di Jakarta pada Senin (12/12/2022) pagi terkait komentar tentang KUHP yang baru.

1 tahun yang lalu
Szalma Fatimarahma

Nasional

Gaduh Pasal Perzinaan di KUHP Baru, Begini Penjelasan Detil Tim Sosialisasi

Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries, memastikan pasal perzinaan dalam KUHP baru tidak berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi Indonesia.

1 tahun yang lalu
Rinaldi Mohammad Azka

Nasional

Sejumlah Pasal KUHP Memicu Polemik, PBB: Berpotensi Melanggar HAM

PBB di Indonesia menyampaikan keprihatinan terkait sejumlah ketentuan dalam KUHP tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan HAM, termasuk hak atas kesetaraan.

1 tahun yang lalu
Setyo Aji Harjanto

Nasional

RKUHP Disahkan: Sempat Diwarnai Drama Adu Mulut Fraksi PKS & Wakil Ketua DPR

Pengesahan RKUHP sempat diwarnai adu mulut anggota DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

1 tahun yang lalu
Surya Dua Artha Simanjuntak

Nasional

Tok! RKUHP Resmi Disahkan

DPR resmi mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023, Selasa (6/12/2022).

1 tahun yang lalu
Surya Dua Artha Simanjuntak

Solo

Menko Polhukam Mahfud Md: KUHP Itu Peninggalan Zaman Belanda, Harus Diganti

Menko Polhukam Mahfud Md membuka acara sosialisasi dan dialog publik tentang RKUHP serentak di 11 kota secara hybrid, Rabu (7/9/2022).

1 tahun yang lalu
Kurniawan

Nasional

KUHP yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah KUHP yang benar-benar mewujudkan dekolonisasi, pembaruan, harmonisasi, modern, mengutamakan kepentingan rakyat, dan berlandasan partisipasi publik yang bermakna.

1 tahun yang lalu
Ichwan Prasetyo / newswire

Nasional

RKUHP Tidak Mendukung Perlindungan Lingkungan Hidup

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) merekomendasikan pasal-pasal tentang pidana lingkungan hidup dikeluarkan dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

1 tahun yang lalu
Ichwan Prasetyo

Nasional

Beberapa Pasal RKUHP Mengancam Iklim Usaha dan Investasi

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini belum selesai dibahas DPR bersama pemerintah mengandung pasal-pasal yang mencampuri urusan sektor privat dunia usaha.

1 tahun yang lalu
Ichwan Prasetyo

Nasional

RKUHP Potensial Mereduksi Kejahatan HAM Menjadi Kriminalitas Biasa

RKUHP potensial mereduksi kejahatan terhadap hak asasi manusia sebagai the most serious crime menjadi kriminalitas biasa. RKUHP yang mencampurkan pidana umum dan pidana khusus mengoreksi Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

1 tahun yang lalu
Ichwan Prasetyo / newswire

Nasional

RKUHP Bisa Memperparah Regresi Demokrasi

Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta pemerintah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Norma ini bisa memperparah regresi demokrasi Indonesia.

1 tahun yang lalu
Ichwan Prasetyo / newswire

Jatim

Ilmu Gendam Anak Kiai Jombang, Konon Dimiliki Dewi Kunthi

Anak Kiai Jombang, Moch Subchi Azal Tsani, 42, alias Mas Bechi melakukan pencabulan terhadap santriwati di pesantren milik ayahnya menggunakan ilmu gendam yang terminologinya diawali dari kisah Dewi Kunthi dalam cerita pewayangan.

1 tahun yang lalu
Mariyana Ricky P.D / Chelin Indra Sushmita

Nasional

Empat Misi RKUHP dan Dampak terhadap Kebebasan Sipil

Sangat penting membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam pembahasan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum disahkan menjadi UU KUHP.

1 tahun yang lalu
Ichwan Prasetyo

Nasional

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Menolak Simplifikasi Hanya 14 Masalah

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak simplifikasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan hanya berhenti pada 14 persoalan krusial yang diinventarisasi pemerintah bersama DPR.

1 tahun yang lalu
Ichwan Prasetyo

Nasional

Jangan Paksakan Pengesahan RKUHP Tanpa Partisipasi Publik yang Bermakna

DPR dan pemerintah jangan memaksakan pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) atau Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP selama partisipasi publik yang bermakna belum diwujudkan dalam pembahasan.

1 tahun yang lalu
Ichwan Prasetyo / newswire

Nasional

Banyak Pasal Bermasalah di RKUHP, Sebagian Mengancam Kebebasan Pers

Banyak pasal bermasalah dalam RUU KUHP atau Revisi KUHP (RKUHP) yang bisa mengancam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta berekspresi. DPR dan pemerintah harus melibatkan partisipasi publik dalam membahas RKUHP.

1 tahun yang lalu
Ichwan Prasetyo / newswire

Jateng

Advokat Jateng Bersatu Dukung RKUHP, Tapi…

Advokat Jateng Bersatu yang menjadi wadah sejumlah organisasi profesi pengacara di Provinsi Jawa Tengah mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dengan sejumlah catatan atas beberapa pasal yang ada di dalamnya.Advokat Jateng Bersatu yang menjadi wadah sejumlah organisasi profesi pengacara di Provinsi Jawa Tengah mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dengan sejumlah catatan atas beberapa pasal yang ada di dalamnya.