SOLOPOS.COM - Suasana halalbihalal yang diselenggarakan Forum Silaturahmi Tokoh Agama (Forsitoga) Serengan di pendapa Kelurahan/Kecamatan Serengan, Solo, Senin (29/4/2024). (Istimewa/Uri Christian Sakti Labeti)
Solopos.com, SOLO–Forum Silaturahmi Tokoh Agama (Forsitoga) Serengan menggelar halalbihalal di pendapa Kelurahan/Kecamatan Serengan, Kota Solo, Senin (29/4/2024). Uniknya, Ketua Majelis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Cakraningratan, Hendri Danang Agus Saptiono, menjadi ketua panitia acara tersebut.
Halalbihalal dihadiri sekitar 130 orang yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh masyarakat. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Solo H.M. Mashuri hadir dalam acara tersebut.
Agus menjelaskan halalbihalal menjadi tradisi yang dijalankan Forsitoga Serengan setelah hari raya keagamaan. Ketua panitia, lanjutnya, selalu orang yang berbeda agama dari hari raya keagamaan yang berlangsung.
“Setiap hari besar kami sambut dan kami peringati bersama. Ini luar biasa, toleransi dalam kehidupan beragama. Saat acara agama Islam, panitianya dari Kristen, begitu sebaliknya. Juga pemangku dari agama Hindu dan Buddha. Kami bergantian,” jelas dia, Senin.
Agus pernah menjadi panitia serupa dalam lingkup RT/RW. Kini Agus menangani acara tingkat Kecamatan Serengan.
Menurut Agus, Forsitoga Serengan berperan dalam menjaga toleransi di Kecamatan Serengan, Solo. Forsitoga Serengan yang dibentuk 2020 eksis dalam berkegiatan.
“Kemarin di Serengan ada masalah dalam lingkup agama dan gesekan. Kami yang ikut terjun mendamaikan semua,” papar dia.
Agus menjelaskan Forsitoga Serengan membentuk pengurus terdiri dari berbagai tokoh agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu di tingkat kelurahan. Ada sebanyak tujuh kelurahan di Serengan.
“Meski sekarang pergerakannya belum terlalu masif, tapi nanti bila ada masalah-masalah dalam lingkup kelurahan, Forsitoga kelurahan bisa menyelesaikan,” papar dia.
Adapun skor toleransi Kota Solo berada di 10 pada Indeks Kota Toleran (IKT) 2023. IKT adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota, dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial.
Pengukuran IKT yang dilakukan Setara Institute mengkombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia (HAM) sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.