SOLOPOS.COM - Suasana kompleks rumah subsidi di kawasan Teras, Boyolali, Jumat (16/6/2023).(Solopos.com/Gigih Windar Pratama)
Solopos.com, JAKARTA–Cicilan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) belum akan mengalami kenaikan di tengah tren suku bunga tinggi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan hingga saat ini bank penyalur belum memberikan sinyal bakal mengerek suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR).
“Belum ada obrolan [dengan bank penyalur FLPP]. Yang pasti kalau itu menjadi kendala, pasti akan ada solusinya,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/4/2024).
Pada saat yang sama, Basuki juga memastikan kekhawatiran mengenai kenaikan harga material akibat meningkatnya eskalasi konflik di timur tengah hingga adanya tren suku bunga tinggi belum berdampak pada proses konstruksi rumah subsidi.
Dia memastikan para pengembang rumah subsidi juga belum mengusulkan adanya kenaikan harga rumah. Dengan demikian, harga rumah subsidi dalam beberapa waktu ke depan dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. “Kalau itu semua menjadi kondisi kahar, pasti ada national policy [keputusan pemerintah] untuk itu. Kalau itu disebutkan sebagai kondisi kahar ya,” tekannya.
Dia memastikan para pengembang rumah subsidi juga belum mengusulkan adanya kenaikan harga rumah. Dengan demikian, harga rumah subsidi dalam beberapa waktu ke depan dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. “Kalau itu semua menjadi kondisi kahar, pasti ada national policy [keputusan pemerintah] untuk itu. Kalau itu disebutkan sebagai kondisi kahar ya,” tekannya.
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25%. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global.
Di samping itu penetapan kenaikan BI Rate juga dilakukan sebagai langkah pre-empative untuk memastikan inflasi tetap terjaga.
Karenanya, dia tak menampik hal tersebut bakal berdampak menggerus margin bisnis para pengembang dan berdampak pada meningkatnya kenaikan bunga KPR bagi para konsumen.
“Jadi di satu sisi konsumen akan menghadapi kenaikan bunga KPR. Di sisi developer, juga akan mengalami biaya pembangunan. Sehingga kiri kanan terdampak,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN masih mempertimbangkan opsi untuk menyesuaikan suku bunga untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) non-subsidi setelah Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 6,25 persen.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan kenaikan BI-Rate sebenarnya lebih berdampak pada KPR non-subsidi. Adapun KPR subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak terdampak mengingat suku bunganya bersifat tetap yakni 5 persen.
“Di KPR non-subsidi memang isunya adalah bagaimana kami bisa menaikkan bunga. Kami juga mesti menghitung [terlebih dahulu],” kata Nixon di Jakarta, Kamis (25/4/2024) seperti dilansir Antaranews.
Nixon mengatakan, kenaikan BI-Rate belum tentu langsung diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit. Menurut dia, keputusan menaikkan bunga untuk kredit perumahan juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan sebab perbankan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Nixon memastikan bahwa dalam waktu dekat, setidaknya pada bulan ini, BTN tidak menaikkan suku bunga ap apun. Hingga saat ini, BTN juga belum menggelar rapat Asset Liability Committee (AlCo) merespons potensi dampak kenaikan BI-Rate.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Menteri PUPR Sebut Cicilan Rumah Subsidi Belum Naik Meski Suku Bunga Tinggi.