LKPP mendorong kebijakan menyeluruh dari pengadaan pemerintah yang anggarannya tidak terbatas bersumber dari K/L/PD saja melainkan bersumber dari BUMN/BUMD/OJK dan badan publik lainnya demi pemerataan ekonomi nasional.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat digitalisasi pengadaan atau produk e-Katalog telah mencapai 6,6 juta sepanjang Oktober 2022-Oktober 2023.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menjadi role model atau panutan nasional setelah berhasil melakukan efisiensi anggaran mencapai 59 persen atau Rp106,3 miliar dengan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
Hendi mengatakan konsolidasi pengadaan penting karena e-katalog sudah masif, namun beberapa pejabat pembuat komitmen belum paham makna dari sebuah e-katalog yang harganya efisien.
LKPP mendorong pemerintah daerah meningkatkan transaksi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.
Pemerintah berdalih mutasi sejumlah aset menyebabkan kenaikan nilai piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menjadi Rp193,2 triliun per 31 Desember 2021.
Pakar hukum tata negara, Prof. Muhammad Fauzan, mengingatkan Hendrar Prihadi agar meletakkan jabatan Wali Kota Semarang setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala LKPP.
Karangan bunga ucapan selamat kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membanjiri sekitar kompleks Balai Kota Semarang di Jl. Pemuda, Kota Semarang.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut-sebut segera melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rabu (7/9/2022) ini.
Saat ini komitmen kementerian dan lembaga terhadap produk dalam negeri mencapai Rp802 triliun. Sedangkan komitmen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp290 triliun.