Swasembada Beras, Hil yang (Tak Lagi) Mustahal

Berbeda dengan keberadaan jalan tol, keberadaan infrastuktur penyedia air irigasi bagi lahan pertanian yang juga banyak dibangun belakangan ini, relatif jarang dibicarakan.

 Arif Budisusilo (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Arif Budisusilo (Istimewa)

Ada kabar baik di tengah krisis pangan yang melanda dunia. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tiba-tiba saja bercerita, China mau impor beras dari Indonesia tahun ini. Jumlahnya enggak kaleng-kaleng, 2,5 juta ton.

Ramai dikutip banyak media, Menteri Syahrul mengaku baru saja menerima kunjungan Pejabat BUMN asal China di kantornya, Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (8/6/2022) lalu. Dia bilang, China ingin mengimpor beras dari Indonesia. Pekan ini juga, diagendakan untuk penandatanganan MoU untuk transaksi tersebut.

PromosiRekomendasi Merek Jeans Terbaik Pria & Wanita, Murah Banget!

Bila ini benar-benar terealisasi, akan menjadi rekor dan sejarah baru. Indonesia menjadi pengekspor beras dalam jumlah besar, setelah bertahun-tahun menjadi salah satu negara pengimpor beras. Label Indonesia sebagai negara pengekspor komoditas akan meluas, bukan hanya komoditas bahan mentah hasil hutan, minyak sawit, dan pertambangan, tapi juga komoditas pangan. Bahkan seksi pula: beras!

Kita semua tahu, beras adalah komoditas yang rawan dipolitisasi dari tahun ke tahun. Maka Syahrul menekankan ketersediaan beras untuk kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas. Harus aman dulu. Ini penting untuk memastikan ketahanan pangan, di tengah krisis pangan global yang berkecamuk belakangan ini, yang antara lain dipicu perang Rusia dengan Ukraina.

Ternyata ada fakta yang tak boleh ditinggalkan, sudah tiga tahun terakhir ini Indonesia tidak lagi impor beras. Bahkan sudah dipastikan Indonesia tidak akan impor beras hingga akhir tahun ini, mengingat cadangan beras pemerinta sudah lebih dari cukup.

Data dari Perum Bulog menunjukkan jumlah stok beras yang tersimpan di gudang-gudang seluruh Indonesia sudah melebihi 1 juta ton. Berdasarkan asesmen pemerintah, batas aman stok beras nasional adalah 1 juta ton hingga 1,5 juta ton. Bahkan Dirut Perum Bulog Budi Waseso optimistis stok tersebut akan terus naik menyusul panen dari petani.

Hal itu tentu saja sejalan dengan siklus musim panen dan tren yang terus membaik. Ini terlihat dari pengumuman Badan Pusat Statistik, bahwa produksi padi  mencapai 25,4 juta ton pada periode Januari-April 2022, naik 7,7% dari tahun sebelumnya.

***

Asal tahu saja, kenaikan produksi padi juga tak terlepas dari kenaikan luas lahan panen. Sudah lama kita mendengar alihfungsi lahan pertanian yang membunuh produksi padi nasional. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, BPS justru melaporkan luas lahan panen padi malah meningkat.

Padahal, kita jarang mendengar pembuatan lahan sawah baru. Yang banyak terekspos adalah rencana pembuatan food estate di Kalimantan, yang saat ini juga masih belum terealisasi. Namun menurut catatan BPS, pada musim panen Januari-April 2022, luas panen padi mencapai 4,81 juta hektare, meningkat 8,58% dibandingkan dengan luasan panen padi tahun sebelumnya.

Bisa jadi salah satu sebab dari banyak sebab, di antaranya adalah sokongan dari ketersediaan infrastruktur pengairan, yang mendukung penanaman padi. Sebagai catatan saja, sejak tahun 2015 hingga 2020, terdapat 14 bendungan yang tuntas dibangun dan berlokasi di beberapa daerah Indonesia.

Pada tahun 2021, saat semua orang bergulat dengan pandemi Covid-19, terdapat tambahan 13 bendungan. Dan pada tahun ini, pemerintah mengejar penyelesaian 11 bendungan baru lagi. Tentu hal itu menghasilkan daya ungkit yang besar bagi produktivitas lahan pertanian.

Kita tahu, keberadaan bendungan bukan hanya untuk menampung air hujan di daerah aliran sungai guna mengendalikan banjir, pembangkit listrik maupun penyuplai kebutuhan air baku bagi masyarakat. Namun, bendungan juga berfungsi untuk menyediakan air irigasi bagi lahan pertanian.

Dalam catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah bendungan di Indonesia mencapai 205 unit hingga 2021, yang tersebar di 16 provinsi. Di antaranya di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat.

Tampaknya, fakta ini yang agak terlewatkan. Kita lebih banyak memperhatikan ketersediaan infrastruktur jalan tol yang banyak dibangun akhir-akhir ini, karena langsung dinikmati oleh jutaan orang pengguna jalan.

Pemerintah setidaknya akan menuntaskan pembangunan 4.800 km lebih jalan tol di seluruh Indonesia hingga 2024. Jumlah panjang jalan tol itu dibangun sejak tahun 1978, namun sebagian besar dikebut akhir-akhir ini di era Presiden Jokowi.

Pada 1978 hingga 2004, Indonesia baru memiliki 795 km jalan tol. Pada kurun waktu 2015 hingga 2020, terdapat tambahan lebih dari 1.500 km jalan tol. Pada kurun 2020-2024, pemerintah menargetkan untuk menambah 2.724 km jalan tol lagi.

Namun, berbeda dengan keberadaan jalan tol, keberadaan infrastuktur penyedia air irigasi bagi lahan pertanian yang juga banyak dibangun belakangan ini, relatif jarang dibicarakan.

***

Jangan lupa pula, urusan sarana produksi pertanian juga terus dibenahi. Selain mekanisasi, yang tentu saja meningkatkan efisiensi penanganan budidaya maupun panen, ketersediaan pupuk juga menjadi isu krusial yang sering mencuat ke permukaan.

Perhatian terhadap stok dan kualitas pupuk serta ketersediaan yang tepat waktu juga semakin besar. Apalagi, PT Pupuk Indonesia juga terus berinovasi dari sisi produksi maupun distribusi, sehingga aneka persoalan terkait dengan isu kelangkaan pupuk, subsidi salah sasaran, maupun pupuk “salah harga” pelan-pelan mulai terurai.

Pendekatan dan strategi komprehensif mulai dari perbaikan di level korporat melalui pembentukan holding pupuk, yang diikuti dengan pembaruan rantai pasok termasuk kebijakan mengenai harga gas untuk pabrik pupuk, disertai inovasi digitalisasi di rantai distribusi yang lebih traceable, mulai membuahkan hasil.

Saya tak sengaja ketemu Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman di Bandara Adi Soemarmo Solo beberapa waktu lalu. Banyak informasi terbaru yang mengonfirmasi terkait hal itu.

Menurut Bakir, perusahaan pupuk tidak hanya berkewajiban menaikkan kapasitas produksi, tapi juga berupaya agar harga pupuk lebih ramah kepada petani. Ringkas kata, untuk mencapai tujuan itu, pabrik pupuk mengimplementasikan teknologi berbasis industri 4.0, mulai dari Smart Operation hingga Distribution Planning & Control System atau DPCS.

Dengan teknologi digital, Pupuk Indonesia dapat melacak langsung perjalanan pupuk subsidi dari pabrik hingga petani. Selain itu, posisi keberadaan pupuk dapat diketahui setiap saat. Apabila ada potensi kekurangan pasokan di daerah tertentu juga terdeteksi lebih dini.

DPCS juga mampu meningkatkan akurasi perencanaan distribusi. Sistem ini juga menjadi alat pengambilan keputusan operasional distribusi, untuk memperkuat prinsip “6 tepat”, yaitu tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat harga.

***

Walhasil, berbagai upaya komprehensif yang nyaris tidak terlalu banyak diketahui publik itu memberikan hasil awal yang nyata.

Dampak dari upaya komprehensif dari berbagai sisi ternyata cukup efektif meningkatkan kinerja produksi pertanian. Kembali merujuk data BPS, produksi beras dari tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami surplus. Produksi beras 2018 surplus 4,37 juta ton, 2019 surplus 2,38 juta ton dan 2020 surplus 1,97 juta ton. Tiga tahun terakhir hingga tahun ini, bahkan Indonesia tidak tergopoh-gopoh untuk mengimpor beras dari Vietnam seperti di masa lalu.

Tentu saja kondisi tersebut menjadi kabar sangat baik, di tengah isu krisis pangan di berbagai negara di dunia saat ini. Bahkan di negeri tetangga paling dekat kita, yakni Singapura, yang masih berseteru soal pasok daging ayam dengan Malaysia.

Maka, bukan tidak mungkin, keinginan Indonesia untuk mencapai swasembada beras seperti pernah terjadi tahun 1984 lalu, kembali berulang hari ini. Bila sebelumnya strategi Indonesia mencoba berebut pasokan beras dari negara lain untuk mendapatkan harga impor yang kompetitif, kini sebaliknya, peluang ekspor beras di depan mata.

Saya jadi ingat baru saja nonton film Srimulat, yang bertajuk “Hil yang Mustahal”, plesetan dari kalimat “hal yang mustahil”. Maka, dengan berbagai catatan tadi, tampaknya swasembada beras bukan lagi hal yang mustahil.

Sekali lagi, ini keunggulan strategis bangsa kita, saat banyak negara lain menghadapi situasi sulit untuk memenuhi kebiutuhan pangan rakyat mereka.

Nah, bagaimana menurut Anda? (*)

Esai ini ditulis oleh jurnalis Solopos dan Bisnis Indonesia Arif Budisusilo.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Jalan (Kemerdekaan) Yap Tjwan Bing

      Dalam mengemban tugas sebagai anggota legislatif, Yap Tjwan Bing tidak melulu memperjuangkan kelompoknya, namun juga aspirasi rakyat kebanyakan.

      Kritik yang Dirindukan

      Demi mesra dengan kekuasaan, sering lahir persekongkolan intelektual yang melegitimasi penguasa melalui perannya sebagai “pendapat ahli”. Jati diri sebagai intelektual kadang menjadi terlupakan atas tugas utamanya sebagai penjaga moral dan pemegang kebenaran. Kaum intelektual lupa agenda menjaga dan mencerdaskan publik supaya pusaran demokrasi sesuai amanah konstitusi. 

      Cukai untuk Rokok Tingwe

      Bisa dibayangkan betapa penuh Lembaga Pemasyarakatan jika semua penjual tingwe dipenjara. Masih ada rasa kemanusiaan. Sebagian besar penjual tembakau atau rokok tingwe adalah pedagang kecil yang berjualan di pasar tradisional.

      APG Bukan Hajatan Biasa

      Di balik aksi gigih dan gagah para atlet disabilitas berkompetisi untuk menjadi yang terbaik (baca: juara) di 14 cabang olahraga yang digelar, terdapat berbagai nilai-nilai besar yang akan diresonansikan ke masyarakat lokal, nasional, regional, maupun global. Nilai-nilai humanis dan aneka pesan moral berenergi dengan paradigma development of sport, sekaligus development trough sport. Hal itulah yang menjadi alasan utama mengapa APG bukan sebuah hajatan biasa.

      Kemerdekaan dan Futurologi Pembangunan

      Saat ini dunia sedang berpesta pora atas mudahnya akses informasi melalui berbagai macam media: internet, televisi, dan telepon selular yang mau tidak mau mengubah cara hidup manusia.

      Citayam dan Pemberdayaan

      Dengan hadirnya fashion week SCBD, citra kawasan Sudiman seperti sedang dikonstruksi ulang.

      APG dan Keadilan Sosial

      Perlu afirmasi untuk membuka potensi para penyandang disabilitas, dan pesta olahraga dengan konsep para games adalah wujud afirmasi itu.

      Setelah Pengampunan Berakhir

      PPS dan program pengampunan sejenis dapat menurunkan moral pembayar pajak yang akhirnya memengaruhi kepatuhan.

      Pengenalan Lingkungan Sekolah

      Terkadang siswa senior memandang rendah siswa baru, merasa sok kuasa, gila hormat, dan memiliki misi balas dendam.

      Ambiguitas Penganut Agama dalam Politik

      Pertanyaannya, apakah stigma Geertz terhadap para kaum abangan dilandasi oleh kepentingan secara politis?

      Bukan Ecek-Ecek

      Tampak jelas, Indonesia memiliki banyak "anomali positif" bila disandingkan dengan kondisi global hari-hari ini. Bukan hanya perdagangan internasional yang moncer. Kinerja investasi Indonesia dan sejumlah indikator makroekonomi lainnya juga relatif kinclong.

      Reformasi Pajak dan Pemulihan Ekonomi

      Tidak sedikit pelaku usaha yang tidak berbasis digital diuntungkan pandemi Covid-19 tetapi tidak terpantau sistem perpajakan karena informal dan menggunakan teknologi lintas negara.

      Untuk CFD yang Lebih Baik

      CFD merupakan alternatif intensifikasi kecukupan ruang terbuka olahraga khususnya bagi masyarakat perkotaan.

      Merancang Keyakinan Kelas

      Dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah.

      Nisan Sejarah Taman Siswa

      Kabar sekolah dasar negeri yang tidak mendapatkan murid baru menunjukkan jurang nyata antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

      Mengendalikan Politik Dinasti

      Dalam konteks munculnya berbagai politik dinasti, masyarakat seolah-olah menormalisasi praktik tersebut.