Semarangpos.com, MAGELANG — Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melibatkan kaum difabel dalam penyusunan rencana pembangunan 2018-2023. Sejumlah permintaan difabel di antaranya kemudahan akses difabel pada fasilitas publik dan peningkatan kuota pegawai.
Didik Sugiyanto, Ketua Komunitas Sahabat Difabel mengatakan, akses untuk difabel pada bangunan pemerintahan dan fasilitas publik harus dipermudah. Ia juga meminta agar program sekolah inklusi dapat diperbanyak di Jawa Tengah.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kami juga berharap agar kuota pegawai atau pekerja dari disabilitas baik di tingkat swasta maupun BUMD dapat dilaksanakan. Sebab selama ini masih ada diskriminasi terhadap calon pegawai difabel,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Selasa (23/10/2018).
Menanggapi hal itu, Ganjar meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk memperhatikan pembangunan gedung dan sarana prasarana umum yang peduli terhadap kaum difabel. “Jangan ada diskriminasi lagi dalam penerimaan pegawai, harus diperlakukan setara,” tegasnya.
Sementara itu, dalam paparannya Ganjar mengatakan, angka kemiskinan Jateng mengalami penurunan signifikan. Per Maret 2018, tercatat 11,32%. Dibandingkan Maret 2017 mengalami penurunan 1,69%. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang berhasil menurunkan kemiskinan sebanyak Jateng.
Namun begitu Ganjar masih merasa angka kemiskinan terlalu tinggi. Ia menargetkan penurunan menjadi 7,48% pada 2023. “Sejak saya menjabat 2013 lalu sebesar 14,44% dan menjadi 11,32% di 2018, namun angka ini masih cukup tinggi. Untuk itu kami menargetkan pada lima tahun akan datang turun menjadi 7,48%,” kata Ganjar.
Selain angka kemiskinan, Ganjar juga akan fokus dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Ganjar menjelaskan pertumbuhan ekonomi Jateng 2018 sebesar 5,27%. Dia menargetkan, pertumbuhan ekonomi naik jadi 5,7% pada 2023.
Selain itu, angka pengangguran ditarget turun jadi 4% dan IPM naik jadi 73 dan target reformasi birokrasi sebesar 83 di tahun 2023. Mewujudkan itu, menurut Ganjar, membutuhkan bantuan semua pihak, khususnya Bupati/Walikota di seluruh Jawa Tengah.
Apalagi, imbuhnya, kemiskinan di beberapa daerah tergolong tinggi. Misalnya di Kabupaten Wonosobo sebesar 14,36% dan menjadi angka kemiskinan tertinggi di Jateng.
“Semua daerah harus bekerja keras untuk mewujudkan target ini. Semuanya demi Jawa Tengah yang lebih baik,” terangnya.
Selain bupati dan wali kota seluruh Jawa Tengah, Musrenbang juga dihadiri sejumlah instansi swasta, LSM, dan perwakilan tokoh masyarakat.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
