Survei Politik dan Lolongan Anjing

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (27/3/2019). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com.

Solopos.com, SOLO — Pendukung calon presiden petahana Joko Widodo yang sebelumya berbangga hati karena perilisan hasil survei dari aneka lembaga survei selalu mengunggulkan dia.

Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar

Tidak hanya satu dua lembaga survei, tetapi sembilan lembaga survei mengunggulkan Joko Widodo dengan selisih kemenangan di atas 20%. Kini tim kampanye Joko Widodo dan pendukungnya harus waspada karena survei lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Harian Kompas menyatakan keunggulan tersebut mulai menipis, hanya 11,8%.

Survei Litbang Kompas ini memantik perdebatan. Banyak lembaga survei yang menyatakan survei Litbang Kompas tidak kredibel karena bisa jadi populasi sampelnya berada di daerah pemilih calon presiden Prabowo Subianto. Kritikan lainnya adalah kedekatan elite redaksi Kompas dengan Prabowo Subianto.

Survei Litbang Kompas ini bagi saya seperti lolongan anjing (dog whistling). Suara anjing melolong pada umumnya bisa didengar oleh anjing lain dalam frekuensi yang sama, tetapi tidak bisa didengar oleh manusia. Itu merupakan kiasan.

Dalam politik, dog whistling artinya menyerang lawan politik dengan kode-kode tertentu. Contohnya Joko Widodo berbicara mengenai pesimisme di depan pendukungnya. Berarti Joko Widodo sedang membicarakan Prabowo.

Ketika Prabowo dan pendukungnya membicarakan pemimpin yang bahasa Inggrisnya tidak baik dan pemimpin yang plonga-plongo di depan pendukungnya berarti sedang menyerang Joko Widodo. Sejak 2014 pemberitaan Kompas bisa dinilai berpihak kepada Joko Widodo.

Mungkin dengan perilisan hasil survei ini, Kompas ingin sedikit ke tengah. Kompas juga ingin memberitahukan kepada pendukung Joko Widodo bahwa jagoan mereka belum tentu menang sekaligus mengabarkan kepada pendukung Prabowo bahwa jagoan mereka masih memiliki kemungkinan untuk menang.

Berkaca dari pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebenarnya bagus. Mobilisasi berjilid-jilid demonstrasi membuat elektabilitas Ahok menurun dan stagnan. Joko Widodo pun demikian.

Selisih Kemenangan

Elektabilitas Joko Widodo sempat menurun pada Desember 2018 karena mobilisasi reuni 212, kemudian meningkat kembali pada Januari-Maret 2019. Perilisan survei pada rentang bulan tersebut memprediksikan selisih kemenangan Joko Widodo mencapai 20%.

Litbang Kompas juga ingin berbicara lantang kepada pollster atau lembaga survei lainnya bahwa kemenangan seorang calon presiden baru bisa ditentukan pada 17 April 2019. Kompas sepertinya belajar banyak dari pemilihan gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat yang menurut oposisi banyak melesetnya dan lembaga survei bisa ”dipesan” untuk memenangkan calon tertentu.

Adu paling presisi menjadi bisnis survei yang menjanjikan. Mereka berlomba-lomba paling cepat dan paling tepat dalam memprediksi siapa pemenang. Yang tidak kita lihat pada hari-hari ini para pollster mengubah survei dan alat bantu berupa statistik, yang sebelumnya menjadi bagian dari ilmu pasti menjadi suatu yang penuh risiko dan tidak bisa diprediksi.

Meskipun demikian, survei tetap bisa dipercaya asalkan ”jagoan kita” menang. Beberapa tahun lalu survei bisa menjadi sumber kebenaran. Sekarang tidak lagi. Survei sekarang bisa dipandang sebagai sumber likuiditas di pasar keuangan yang sangat fluktuatif.

Hal ini dipengaruhi ulah spekulan (lembaga survei itu sendiri), rasa ingin tahu yang besar dari masyarakat, ekspektasi, dan kepanikan. Dua hal terakhir ini berasal dari tim kampanye masing-masing calon presiden.

Naik turunnya hasil survei merupakan akumulasi dari masyarakat yang menaruh harapan setinggi mungkin dari tiap calon presiden yang berkompetisi. Masyarakat juga cemas apabila calon presiden jagoan mereka tidak terpilih.

Artinya, dalam survei ini masyarakat menaruh harapan sekaligus kecemasan secara bersamaan. Harapan ketika survei memberikan angka-angka yang indah. Kecemasan ketika survei memberikan angka-angka yang buruk. Di sinilah peluang terjadi pelintiran.

Orang awan selalu terpesona pada angka. Jika Anda berdebat dan menyampaikan argumentasi dengan angka, Anda unggul lebih dahulu. Kawan debat Anda akan terpana dan segan karena menganggap angka sebagai sesuatu yang absolut.

Politik Identitas

Hari-hari sekarang ini politik bernegara dikotori politik identitas. Statistik yang ditampilkan dalam survei bisa dianggap sebagai representasi dari identitas tersebut, misalnya 49,2% itu orang kafir dan 37,4% itu orang beragama.

Angka yang ditampilkan dalam survei itu menunjukkan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Kalau survei dipandang demikian, emosi massa politik akan mudah dibangkitkan. Orang akan mudah marah jika jumlah dalam kelompoknya berkurang atau tidak memiliki kemungkinan untuk menang.

Berdasarkan angka tersebut, terlihat satu kelompok kalah dan lemah, sedangkan kelompok lain merasa kuat. Itulah yang kini sedang dieksploitasi. Kali ini Kompas melakukan dog whistling. Dengan kode selisih yang semakin menipis, sejujurnya Kompas ingin survei itu dibaca oleh kubu Prabowo.

Kompas ingin menunjukkan ada separuh lebih masyarakat Indonesia yang ingin perubahan. Hasil survei Litbang Kompas memang sangat menjengkelkan. Jika Anda percaya begitu saja, sama saja Anda memberikan kesempatan kepada para politikus untuk mengakumulasi kejengkelan Anda dengan senang hati.

Para politikus, terutama oposan, akan mengakumulasi kejengkelan menjadi ketidakpercayaan dengan menerjang hal-hal yang berkaitan dengan prosedural. Penantang menganggap lembaga-lembaga penyelenggara negara menjadi alat kepentingan elite politik semata.

Penantang semakin menunjukkan kemarahan dengan menuntut penataan ulang negara dan pembersihan generasi elite predator. Ini hal yang dilakukan Prabowo akhir-akhir ini. Penerjangan prosedur ini menjadi ciri khas populisme.

Sistem demokrasi tidak bisa dikawinkan dengan populisme. Di antara keduanya akan penuh intrik nafsu berkuasa sekaligus memberikan kesempatan kepada oligarki memangsa demokrasi dengan kepentingan yang predatoris.