Survei KPK: Pemerintah Daerah di Lampung Paling Rentan Korupsi

Dia mengatakan dari nilai rata-rata SPI Lampung tersebut, beberapa daerah masuk dalam kategori sangat rentan korupsi.

 Para tersangka Rektor Universitas Lampung Karomani (kedua kanan), Wakil Rektor I Bidang Akademik Heryandi (kanan), Ketua Senat Muhammad Basri (kedua kiri), dan pihak swasta Andi Desfian dihadirkan dalam konferensi pers hasil kegiatan tangkap tangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (21/8/2022). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww)

SOLOPOS.COM - Para tersangka Rektor Universitas Lampung Karomani (kedua kanan), Wakil Rektor I Bidang Akademik Heryandi (kanan), Ketua Senat Muhammad Basri (kedua kiri), dan pihak swasta Andi Desfian dihadirkan dalam konferensi pers hasil kegiatan tangkap tangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (21/8/2022). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww)

Solopos.com, BANDARLAMPUNG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Lampung rentan korupsi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021.

“Hasil SPI Tahun 2021 Lampung memiliki nilai rata-rata 69,3 persen, di bawah rata-rata nasional 72 persen,” kata Spesialis Monitoring KPK Wahyu Dewantara Susilo, di Bandarlampung, Kamis (23/9/2022).

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Dia mengatakan dari nilai rata-rata SPI Lampung tersebut, beberapa daerah masuk dalam kategori sangat rentan korupsi, yakni Kabupaten Lampung Timur dengan nilai indeksnya 51 persen, Lampung Selatan 58 persen, Lampung Tengah 62 persen, Tanggamus 65 persen, dan Kota Bandarlampung 65 persen.

Baca Juga: KPK Tarik Ucapan Soal OTT Hakim Agung di MA

Dia mengatakan SPI memiliki nilai indeks dimulai dari nol hingga seratus persen dibagi 4 kategori, yakni sangat rentan, rentan, waspada hingga terjaga.

Sebesar 0-67,9 persen nilai indeksnya masuk dalam kategori sangat rentan, 68-73,6 persen masuk kategori rentan, 73,7-77,4 persen masuk waspada, 77,5 sampai 100 persen masuk terjaga.

Ia mengatakan bila melihat persoalan di pemda-pemda yang berada di Lampung terkait korupsi ada pada suap, gratifikasi, pengaruh orang di luar organisasi, benturan kepentingan serta penyelewengan anggaran.

Baca Juga: Wakil Ketua KPK Tarik Ucapan, OTT di MA Belum Tentu Hakim Agung

“Persoalan suap, gratifikasi misalnya di Lampung tingkat risiko capai 23 persen, dengan Kabupaten Lampung Selatan paling tinggi mencapai 44 persen. Kemudian risikonya pengaruh orang luar dari organisasi, risikonya 20 persen untuk di provinsi dengan di Lampung Tengah tertinggi 50 persen,” kata dia.

Risiko benturan kepentingan yang terjadi di satu organisasi nilainya 49 persen, tertinggi di Lampung Selatan 65 persen, persoalan berikutnya nepotisme dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan sebanyak 34 persen, dan kedekatan pejabat 36 persen.

Baca Juga: Penyebab Kasus Polisi Tembak Polisi di Lampung Tengah Diduga karena Dendam

“Yang masih jadi PR kami yaitu jual beli jabatan memiliki risiko 20 persen tertinggi di Lampung Selatan 32 persen. Persoalan penyelewengan anggaran perjalanan dinas dan honor sekitar 25 persen di Lampung Selatan cukup tinggi angkanya 54 dan 55 persen, sehingga daerah ini menjadi atensi KPK,” kata dia.

Ia mengatakan KPK tidak mengatakan bahwa kondisi daerah yang memiliki nilai terjaga tertinggi bersih dari korupsi 100 persen namun memang frekuensi kejadian korupsi relatif lebih kecil dari posisi yang rentan atau sangat rentan korupsi.

Baca Juga: Dulu Menolak, Jokowi Kini Tiru Jurus SBY Sebar BLT saat BBM Naik

“Tentunya kami tidak hanya memberikan penilaian dan ini risikonya ini. Tetapi kami jelaskan dan berikan rekomendasi saran perbaikan, agar pemda melakukan perubahan,” kata dia.

Pada tahun 2021, Direktorat Monitoring, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK melakukan survei kepada 640 kementerian/lembaga dan pemda, yang terdiri dari 98 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang melibatkan 150.000 pegawai, 63.000 pengguna layanan, dan 8.000 ahli.

“Hasilnya rata-rata SPI sebesar 72,4 persen, artinya Indonesia masih dalam situasi rentan korupsi,” kata dia.

Sumber: Antara

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Saksi Kunci Kasus Ferdy Sambo, AKBP Arif Rahman Arifin Sakit

      Arif Rahman hadir langsung di persidangan di Gedung TNCC Divisi Propam Polri namun tidak mengikuti sidang sampai dengan selesai karena alasan kesehatan belum stabil.

      Pengirim Paket Meledak di Aspol Sukoharjo Berstatus Saksi

      Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pria yang berinisial S itu sempat diamankan beberapa saat setelah ada ledakan di Aspol tersebut.

      Pengacara Gubernur Lukas Enembe: Pak Presiden, Klien Kami Benar-Benar Sakit

      Lukas Enembe menderita sejumlah riwayat penyakit sehingga harus menjalani pengobatan di Singapura, termasuk empat kali serangan stroke.

      Pengacara: Gubernur Papua Lukas Enembe Susah Berbicara

      Menurut Roy Rening, sakit Gubernur Papua Lukas Enembe serius sehingga susah berbicara.

      Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, Polisi: Paket Dikirim Maret 2021

      Pria Indramayu berinisial S, pengirim paket yang meledak di asrama Brimob Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu (25/9/2022) petang itu mengirimkan paket ke Jawa Tengah pada Maret 2021.

      Presiden Jokowi Minta Gubernur Papua Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

      Presiden Jokowi meminta Gubernur Lukas Enembe untuk patuh memenuhi panggilan penegak hukum KPK.

      Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Kuasa Hukum: Sakit, Tidak Melawan Negara

      Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/9/2022), karena sakit.

      Gubernur Papua Lukas Enembe Kembali Mangkir Panggilan KPK

      Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali mangkir dari panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/9/2022) karena sakit.

      Ketua MUI: Pernikahan Beda Agama Tidak Sah dan Haram

      MUI Pusat menyatakan bahwa ulama dan organisasi Islam di Indonesia sepakat bahwa pernikahan beda agama dalam Islam adalah tidak sah dan haram.

      Menilik Kualitas Hidup Warga Finlandia yang Disebut Paling Berbahagia di Dunia

      Finlandia dinobatkan sebagai negara dengan kualitas hidup terbaik. Negara Seribu Danau ini diberi skor 99,06 dari 100 dan dianggap memiliki kualitas hidup tertinggi secara global.

      BMKG Catat 345 Kali Gempa Bumi di Bengkulu Mulai dari M 6,5 sampai M 2,0

      Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Bengkulu mencatat 345 kali gempa bumi di wilayah Bengkulu selama periode Januari hingga September 2022.

      Langkah Awal Kolaborasi, UNS Teken Kerja Sama dengan Universitas Pakuan

      Setelah ini akan ada kerja sama-kerja sama yang dijalin oleh prodi di UNS dengan prodi-prodi yang ada Universitas Pakuan.

      Bantuan untuk Korban Bencana di Pakistan Masih Dibuka hingga 3 Oktober

      Pemerintah masih menerima bantuan dari organisasi masyarakat untuk warga Pakistan terdampak bencana alam hingga pekan depan, tepatnya 3 Oktober 2022.

      Kemenag: Pembimbing Ibadah Haji Harus Besertifikat

      UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberi mandat Kementerian Agama untuk membina, salah satu upaya yang dilakukan adalah sertifikasi petugas dan pembimbing ibadah haji.

      Curahan Hati Dedi Mulyadi Jelang Sidang Cerai: Demi Kamu, Aku akan Bertahan

      Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, menyampaikan pesan menyayat hati menjelang sidang gugatan perceraian dengan istrinya, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.