SOLOPOS.COM - Bupati Karanganyar, Juliyatmono. (Solopos-Candra Putra Mantovani)

Solopos.com, KARANGANYAR -- Surat resmi Bupati Karanganyar Juliyatmono perihal penggalangan dana bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina menuai pro dan kontra dari masyarakat hingga wakil rakyat.

Masyarakat merespons beragam surat tertanggal 17 Mei 2021 dengan nomor 900/1833.1.2 itu. Respons disampaikan melalui media sosial maupun secara langsung. Sejumlah respons negatif disampaikan warga Internet atau warganet dalam kolom komentar akun resmi Pemkab Karanganyar.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Salah satunya di akun Twitter @karanganyarkab. Respons beragam disampaikan sejak Selasa (18/5/2021). Rata-rata warganet menilai kebijakan Bupati tidak tepat. Mereka membandingkan dengan kemiskinan di Karanganyar.

Baca Juga: Bupati Karanganyar Terbitkan Surat Ajakan Galang Dana Untuk Palestina Kepada ASN

“Bupati Karanganyar galang dana Palestina. Warganya yang miskin enggak bisa makan, enggak dipikirkan. Miris enggak sih,” komentar salah satu pengguna akun dalam cuitan di akun tersebut.

Pada sisi lain, postingan serupa di akun media sosial lain Facebook salah satu komunitas mendapat sambutan baik dari wargane. Rata-rata warganet di Facebook mendukung langkah Bupati Karanganyar yang mengajak galang dana bantuan untuk warga Palestina.

Mereka mengapresiasi kebijakan itu sebagai bentuk kemanusiaan. Dukungan juga mengalir dari Yayasan Al Huda Surakarta dan Aliansi Umat Islam Karanganyar.

Baca Juga: Bupati Karanganyar Kutuk Peristiwa di Palestina dan Ajak Masyarakat Galang Bantuan

Karangan Bunga

Mereka meletakkan karangan bunga dan spanduk dukungan di pagar masuk Kantor Bupati Karanganyar sebagai bentuk dukungan, Rabu (19/5/2021). Perwakilan Yayasan Al Huda Surakarta Divisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Heri Dwi Utomo, menilai langkah Juliyatmono selaku Bupati Karanganyar mengeluarkan surat itu sudah sesuai tugas dan kewenangannya.

"Jadi tidak ada yang salah. Itu kewenangan melekat pada fungsi beliau sebagai bupati. Isu Palestina mendominasi di Indonesia. Kami mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah menggalang dana untuk disalurkan ke Palestina,” tutur lelaki itu kepada wartawan di kompleks Kantor Bupati Karanganyar, Rabu (19/5/2021).

Heri juga berharap aksi Bupati Karanganyar mengajak galang dana bantuan untuk warga Palestina tidak direspons neko-neko. “Baru ada bupati di Soloraya ini berani keluarkan surat resmi agar seluruh instansi keluarkan donasi untuk Palestina. Tidak ada yang salah. Tidak perlu menjadi pro dan kontra.”

Baca Juga: Kasus Covid-19 Klaster Sumber Solo Tambah Lagi 16 Orang, Total Jadi 41

Kebijakan Bupati tersebut juga mendapat respons beragam dari kalangan legislator. Mereka menyampaikan itu saat rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi. Fraksi PKS menjadi salah satu pihak yang mendukung langkah bupati.

“PKS mengapresiasi, mendukung karena ini soal kemanusiaan. Pak Bupati simbol Karanganyar, beliau mewakili mayoritas [agama Islam]. Tapi ini bukan hanya persoalan agama, ini kemanusiaan. Korban nonmuslim, anak-anak, wanita, orang tua. Siapa yang enggak terketuk kan kebangetan,” ujar Sekretaris Fraksi PKS, Darwanto, saat dihubungi Solopos.com, Rabu.

Hubungan Luar Negeri

Darwanto membenarkan perihal hubungan luar negeri menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi, hal tersebut menurutnya tidak lantas menghalangi pemerintah daerah menyampaikan empati dalam berbagai cara. Ia berharap masyarakat lebih bijak menanggapi hal tersebut.

Baca Juga: Hampir 2 Tahun Tabrak Lari Flyover Manahan Solo, LP3HI Kembali Gugat Praperadilan

“Benar kalau hubungan luar negeri urusan [pemerintah] pusat. Tapi kemanusiaan urusan semua manusia. Ini momentum rakyat Palestina sedang butuh support, doa, dan banyak hal. Kita masih bersyukur di Karanganyar masih aman, damai, bisa aktivitas normal," ujarnya.

Darwanto mengatakan membandingkan kemiskinan di Karanganyar dengan kondisi Palestina saat ini tidak lah sesuai karena itu beda konteks. Terpisah, politikus PKB Karanganyar, Tony Hatmoko, menilai langkah Bupati menerbitkan surat resmi penggalangan dana bantaun untuk rakyat Palestina kurang tepat.

Pertimbangannya, kebijakan politik luar negeri menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi, Tony mempersilakan apabila Pemkab hendak menggalang dana untuk Palestina.

Baca Juga: Tragis! Sepekan Jelang Pernikahan, Gadis Purwantoro Wonogiri Meninggal Akibat Kecelakaan

Bener Tapi Ora Pener

“Kalau ingin membantu mangga, sebagai sesama muslim, persaudaraan, empati, itu sah. Tetapi tidak perlu bikin surat resmi. Secara aturan ketatanegaraan tidak pas. Cukup imbauan. Kalau sudah begini, pemerintahan harus terbuka terkait nilai sumbangan dan akan disalurkan melalui siapa. Harus tepat sesuai misi yang dituju,” ungkap Tony.

Hal senada disampaikan politikus PDIP Karanganyar, Bagus Selo. Ia menyebut langkah Bupati Karanganyar dengan sebutan bener tapi ora pener. Bagus melihat tindakan tersebut seolah memaksakan kehendak.

“Saya menyayangkan saudara Bupati membuat surat resmi. Harusnya ia mengikuti petunjuk pusat karena itu kebijakan luar negeri. Tidak semaunya sendiri, tidak perlu dengan cara itu. Kalau soal dorongan kemanusiaan, saya setuju tapi tidak harus pakai surat. Bener tapi ora pener. Perlu dievaluasi, Pak Bupati jangan berjalan sendiri. Apalagi kondisi kemiskinan, pandemi Covid-19 [masyarakat Karanganyar] masih butuh banyak perhatian serius.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya