JOGJA—Gubernur DIY akhirnya menunda pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2012 senilai Rp873.845 yang diusulkan Dewan Pengupahan. Kamis (3/11), Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) juga mendatangi DPRD setempat, meminta agar lembaga itu memperjuangkan kenaikan UMP.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (3/11) menyatakan, dirinya meminta Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, buruh dan pengusaha tersebut menyepakati kembali besaran UMP yang masih menjadi kontroversi lantaran dianggap tak mampu menyejahterakan hidup buruh dan keluarganya. “Saya juga menunda, saya minta disepakati dulu sama Dewan Pengupahan,” kata Sultan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut Sultan, dirinya juga belum sepakat dengan besaran UMP yang diusulkan. Meski begitu, kesepakatan tersebut harus segera diambil karena sebelum 2012 berakhir UMP harus sudah disahkan.
“Saya minta sedikit dinaikanlah, akhir 2012 harus sudah ada keputusan. Berapa persen kenaikannya saya belum tahu, mereka belum sepakat saya juga belum sepakat. Secara resmi saya belum mengeluarkan keputusan,” ujarnya.
Terpisah, siang ini ABY mendatangi Komisi D DPRD meminta lembaga itu memperjuangkan kenaikan UMP kepada Gubernur. Sekjen ABY Kirnadi mengatakan, usulan kenaikan UMP oleh Dewan Pengupahan yang hanya 8% dari UMP tahun ini sebesar Rp808.000 sangat tidak layak bila dibanding kenaikan inflasi yang diperkirakan bakal terjadi akibat kenaikan gaji PNS/TNI/Polri sebesar 10%.
Seperti yang diajukan ABY sebelumnya, agar UMP dinaikan hingga satu juta lebih berdasarkan survei terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KLH) senilai Rp1.157.572. KHL versi ABY tersebut berbeda dengann yang dimiliki Dewan Pengupahan. Lembaga itu menetapkan KHL Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp865.000 sebagai dasar menetapkan UMP 2012.(Harian Jogja/Bhekti Suryani)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
