JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah Kota Jogja mengevaluasi ulang atas rencana pengadaan mobil dinas bagi Muspida Kota Jogja.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Sri Sultan melalui surat evaluasi atas permintaan koreksi pengesahan APBD Kota Jogja. Surat evaluasi itu turun ke Pemkot dari Provinsi pada Selasa (27/12).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kepala Bidang Anggaran, Dinas Pajak dan Pengelola Keuangan (DPDPK) Kota Jogja, Kadri Renggono menjelaskan, terdapat beberapa evaluasi bersifat teknis dari Gubernur atas rencana penganggaran Pemkot Jogja pada 2012.
Menurut Kadri, salah satu hal penting yang menjadi sorotan gubernur ialah rencana pengadaan mobil dinas bagi muspida Kota Jogja. Kadri menjelaskan sesuai surat evaluasi Gubernur itu disebutkan perlunya pemberlakuan kebijakan sesuai dengan ketentuan Permendagri No 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Pengadaan mobil dinas itu, lanjut Kadri, juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta analisa kebutuhan kendaraan dinas.
“Dalam surat evaluasi Gubernur memang tidak menyebut secara tegas menolak, hanya saja Gubernur menekankan soal pengadaan mobil dinas bagi muspida perlu didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini harus didasarkan pada Permendagri No 11 Tahun 2007. Selain itu Gubernur juga meminta perlunya realisasi pengadaan mobil itu disesuaikan dengan analisa kebutuhan kendaraan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah Kota Jogja mengajukan anggaran pengadaan mobil dinas bagi muspida Kota Jogja sebesar Rp3,7 miliar. Selain muspida, Pemkot juga akan melakukan pengadaan mobil dinas bagi tujuh camat di Kota Jogja.(Harian Jogja/Rina Wijayanti)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
