Sampah menumpuk di Alun-Alun Selatan Jogja beberapa waktu lalu. Di sepanjang benteng Alun-Alun Selatan, sejumlah bangunan permanen ditinggali warga (JIBI/Harian Jogja/dok)
JOGJA — Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilakan Pemkot Jogja jika ingin menata bangunan di pinggir Benteng Kraton. Sultan berharap masyarakat bisa memahami karena itu menjadi kewenangan Pemkot Jogja.
Promosi Pemimpin Negarawan yang Bikin Rakyat Tertawan
“Terserah saja itu bagi Kota (Pemkot). Saya enggak tahu persis seberapa jauh tata ruang itu memungkinkan. Ya kalau itu sebagai salah satu aspirasi silakan saja yang penting masyarakat juga bisa memahami,” katanya di Kepatihan, Senin (24/9).
Awal kemunculan bangunan sekitar benteng, menurut Sultan karena sebelumnya tidak ada yang mengontrol. Sultan menambahkan, bangunan di sekitar benteng semestinya hanya tipe kotangan yakni bangunan separuh bata sementara kostruksi atas memakai bambu atau kayu. Fungsinya untuk berjualan bukan tempat tinggal. Namun dalam perkembangannya justru bangunan itu menjadi utuh dan permanen.
“Sebenarnya bukan untuk tempat tinggal, tapi pertokoan. Karena tidak ada yang kontrol akhirnya berubah seperti sekarang ini,” jelasnya.
Sultan menegaskan, bangunan yang berada di pinggir benteng statusnya adalah tanah Magerasi. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan Kraton, mereka memang harus meninggalkan meski akan ada ganti rugi. “Tapi dalam perkembangan [penataan bangunan] akan terjadi,” terang Sultan. (ali)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
