Solopos.com, SOLO —Pemerintah telah menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk ritel hijau senilai Rp20,8 triliun hingga saat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Sukuk Tabungan (ST) dengan format Green Sukuk Ritel sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah dan juga dalam mengatasi perubahan iklim. Instrumen keuangan ini juga dinilai sebagai instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Ini artinya masyarakat bisa berpartisipasi untuk pembiayaan berbagai proyek yang sifatnya mentransformasikan menuju ekonomi hijau,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Green Economy Forum 2023 yang digelar Bisnis Indonesia dan disiarkan langsung melalui channel Youtube yang dipantau di Solo, Selasa (6/6/2023).
Menurut Sri Mulyani, penerbitan sukuk ritel hijau merupakan salah satu langkah pemerintah dalam membangun berbagai instrumen yang mendukung transisi energi.
Selain secara ritel, Menkeu mengungkapkan Indonesia juga telah menerbitkan sukuk hijau secara global sebanyak US$5 miliar, serta terdapat pula obligasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs Bond) yang diterbitkan tahun 2021 sebesar 500 juta euro.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia termasuk negara yang pertama menerbitkan sukuk hijau di pasar dunia. Adapun kini, langkah tersebut banyak diikuti oleh negara-negara maju dan berkembang.
“Saya sering saat berada dalam pertemuan internasional, banyak menteri-menteri keuangan dari negara berkembang yang menanyakan pengalaman Indonesia untuk menerbitkan instrumen ini,” ucap dia.
Ia menuturkan, penerbitan sukuk hijau di pasar global bukan saja menggambarkan penerbitan instrumen, namun memperlihatkan persiapan mekanisme agar instrumen tersebut tetap kredibel dari sisi klasifikasi sebagai sebuah instrumen pembiayaan yang hijau.
Dengan demikian, hal itu merupakan salah satu lanskap bagaimana Indonesia terus mendorong ekonomi hijau dengan berbagai penggunaan instrumen kebijakan, instrumen keuangan, dan membentuk berbagai institusi baru.
Pada 2023, pemerintah melalui penerbitan Sukuk Tabungan seri ST010T2 dan ST010T4 akan digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan. Hal ini diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi.
Salah satu pembangunan yang menggunakan green sukuk, yaitu Science & Technology Park di Bogor, Jawa Barat, yang dibiayai sukuk periode 2019-2020. Sementara proyek Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur juga dibiayai dengan sukuk 2015-2021.
“Itu merupakan SDG’s bond pertama yang waktu itu suku bunganya sangat sangat rendah, sebelum terjadi kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga global,” tambahnya.
Dalam hal ini, Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan transisi perlu didukung semua pihak untuk mendapatkan manfaat, dan pada saat yang sama tetap konsisten menurunkan karbon dioksida.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
