SUAP SKK MIGAS : Dahlan Iskan: Tak Ada Lagi Direktur BUMN yang Melayani Anggota DPR

Solopos.com, JAKARTA — Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan sudah tidak ada direktur BUMN yang melayani permintaan uang dari anggota DPR, termasuk Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, yang hari ini diperiksa KPK soal kasus dugaan suap di SKK Migas. Sebelumnya, mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, mengaku meminta dana dari beberapa pihak, termasuk Pertamina, memenuhi permintaan THR dari anggota DPR.

Dahlan mengatakan sejak kasus upeti BUMN untuk anggota DPR mencuat pada akhir 2012 lalu, sudah tidak ada laporan dari petinggi BUMN mengenai permintaan upeti dari anggota DPR. “Kan dulu sudah itu, waktu berita kemarin itu masalah di DPR berakhir. TIdak ada lagi keluhan dari teman-teman,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (27/1/2014).

Dia mengaku telah menginstruksikan kepada para direktur BUMN untuk tidak melayani permintaan apapun dari anggota DPR meski mereka kesulitan ketika harus berurusan dengan DPR. “Mereka tidak perlu mengadu lah, itu memang tugasnya dia untuk tidak melayani. Jadi kalau sering dipanggil DPR, ya harus dijalani,” kata Dahlan.

Karen hari ini kembali dipanggil KPK terkait kasus suap SKK Migas yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan mantan Sekjen ESDM Waryono Karno. Rudi sebelumnya mengaku meminta dana dari beberapa pihak, termasuk Pertamina, memenuhi permintaan THR dari anggota DPR.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.