Suap hakimn PTUN Medan terkait sejumlah kasus lain. Selain kasus interpelasi, KPK mengendus dugaan kasus korupsi baru.
Solopos.com, JAKARTA — KPK masih terus mendalami kasus suap dalam proses interpelasi di DPRD Sumatra Utara. Temuan terbaru, KPK menduga adanya dugaan korupsi dalam pengadaan pengadaan APBD Sumatra Utara 2014.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Berkaitan dengan pengadaan APBD 2014. Jadi ada dua hal yang sedang diselidiki,” ujar Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Selain itu, status dugaan korupsi terkait hak interpelasi DPRD Sumatra Utara akan ditentukan statusnya oleh KPK pekan depan setelah KPK melakukan gelar perkara.
Pihak KPK sudah menggarap kasus ini sejak sebulan yang lalu dan telah meminta keterangan beberapa pihak yang diduga terkait dengan kasus tersebut diantaranya adalah Wakil Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry, Ketua DPRD Sumut Ajib Syah dan sekitar 50 orang anggota DPRD Sumut serta Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.
Dalam penggeledahan kantor DPRD Sumatra Utara beberapa waktu lalu terkait kasus dugaan suap hakim PTUN, penyidik KPK menemukan dokumen terkait pengajuan interpelasi DPRD terhadap Gubernur Sumatra Utara yang menjadi tersangka kasus suap hakim PTUN Medan, Gatot Pujo Nugroho.
Seperti diberitakan, DPRD Sumut pernah mengajukan hak interpelasi atas Gatot Pujo Nugroho. Salah satu poin yang dibahas adalah soal penyalahgunaan dana bansos. Namun pada saat dibahas ke paripurna, hak interpelasi tersebut gagal.
Dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir, 52 orang menolak penggunaan hak tersebut, sisanya 35 orang menyatakan setuju dan satu orang abstain. Ada dugaan pembatalan tersebut dikarenakan Gatot membagikan uang kepada para anggota DPRD.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
