SUAP DWELLING TIME : Jokowi Akui Sudah Lama Incar Suap di Tanjung Priok

Suap dwelling time sudah lama tercium oleh Presiden Jokowi. Presiden mengakui dirinya yang meminta kasus itu dibongkar.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak kaget jika ada pejabat setingkat Dirjen di Kementerian Perdagangan (Kemendag) ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dwelling time (masa tunggu kontainer di pelabuhan). Menurut Jokowi, sejak enam bulan lalu pihaknya sudah memperingatkan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal yang membuat Presiden Jokowi naik pitam adalah setelah dua bulan diminta memperbaiki waktu tunggu kontainer, ternyata tidak ada perubahan. Sampai akhirnya Presiden mengeluarkan pernyataan bakal mencopot petugas di lapangan, bahkan Dirjen atau menteri, jika keadaan tidak berubah.

“Saya bilang hati-hati akan saya copot, saya sampaikan entah yang di lapangan, dirjennya, entah menterinya, akan saya copot jika keadaan begitu terus,” kata Jokowi seusai menghadiri Munas VIII HKTI 2015 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Jumat (31/7/2015).

Setelah itu, Presiden Jokowi merasa tidak ada perintahnya yang dilaksanakan. Karena itu, dia meminta Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti untuk mengusut apa yang terjadi di lapangan. Dalam waktu singkat, Polda Metro Jaya menemukan bukti yang bisa menyeret Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag non aktif, Partogi Pangaribuan, sebagai tersangka kasus suap.

“Setelah saya sampaikan itu, saya balik, kok tidak ada reaksi apa-apa. Ya mestinya saya perintahkan Kapolri untuk melihat kondisinya seperti apa. Apakah sesuai dengan yang di pikiran saya, dan ternyata betul itu hasilnya seperti yang sekarang ini,” ujar Presiden Jokowi.

Keputusan Presiden Jokowi mengambil jalur hukum disebabkan persoalan lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok cukup bandel untuk diatasi. Pada awalnya, Presiden ingin memperbaiki dengan tahapan-tahapan yang baik, namun sepertinya diabaikan.

“Sudah jauh hari saya smapaikan enam bulan lalu saat itu, kita ingin meperbaiki dengan tahapan-tahapan yang baik. Tapi kalau memang sulit diperbaiki ya itu yang dilakukan,” jelas Presiden Jokowi.