Suap di Kemendes PDTT, Jaksa Curigai Pembelian Aset Auditor BPK

Suap di Kemendes PDTT, Jaksa Curigai Pembelian Aset Auditor BPK

SOLOPOS.COM - Tersangka Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) III BPK Rochmadi Saptogiri (tengah) meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (6/9/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Makna Zaezar)

Jaksa kasus suap di Kemendes PDTT mencurigai pembelian aset tanah oleh auditor BPK Rochmadi Saptogiri yang kini jadi terdakwa.

Solopos.com, JAKARTA -- Pembelian aset yang dilakukan oleh auditor BPK, Rochmadi Saptogiri, terdakwa penerima suap memancing kecurigaan jaksa penuntut umum.

Dalam sidang lanjutan perkara suap terkait laporan hasil pemeriksaan pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Rabu (31/1/2018), jaksa penuntut umum mengklarifikasi pembelian aset berupa tanah pada 2015.

Fakta persidangan menyatakan bahwa Rochmadi meminta bantuan melalui Arif Fadilah dan menggunakan namanya untuk membeli tanah menggunakan uang tunai. Arif pernah bersaksi bahwa sebenarnya dia dan Rochmadi tidak memiliki hubungan yang dekat. Mereka cuma sekadar menyapa saat bersua di musala.

“Antara saya dan Arif itu kami punya hubungan dekat. Dia sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri dan dia sering curhat atau konsultasi tentang masalah agama,” kata Rochmadi di hadapan majelis hakim.

Jaksa kemudian mengonfirmasi mengapa Rochmadi memberi uang tunai kepada Arif untuk membeli aset dan menggunakan nama orang tersebut. Padahal sebelumnya, terdakwa menguraikan bahwa dia memiliki tabungan di bank dan bisa menggunakan fasilitas transfer antar-rekening.

Rochmadi berkilah bahwa karena keterbatasan waktu, dia minta Arif melunasi pembayaran pembelian aset tersebut dan di saat yang bersamaan dia mentransfer uang ke rekening Arif. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Arif mengatakan setelah operasi tangkap tangan, ada kerabat Rochmadi yang meminta agar pembelian aset tanah menggunakan bantuan Arif tersebut menggunakan dokumen tertulis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rochmadi Saptogiri, Ali Sadli, Sugito dan Jarot Budi Prabowo diciduk penyidik KPK pada Jumat (29/5/2017) dalam rangkaian operasi tangkap tangan. Sugito dan Jarot diduga melakukan penyuapan dengan harapan laporan keuangan Kementerian Desa PDTT bisa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pada Maret 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Dalam kesempatan itu, Sugito, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Des diduga melakukan pendekatan dengan pihak auditor BPK untuk mendapatkan status WTP.

Kedua belah pihak kemudian menyepakati uang komitmen yang harus diserahkan kepada pihak auditor sebesar Rp240 juta. Diduga, pada awal Mei tahun ini, uang sejumlah Rp200 juta telah diserahkan kepada Rohmadi Sapto Giri, auditor utama (eselon I) BPK.

Sisa Rp40 juta kemudian diserahkan pada Jumat (26/5/2017) oleh Jarot Budi Prabowo seorang pejabat eselon III Kemendes PDTT kepada Rohmadi dan Ali Sadli (auditor) di kantor BPK, daerah Gatot Subroto, Jakarta pukul 15.00 WIB. Saat itulah penyidik KPK langsung meringkus ketiganya beserta tiga orang lainnya yakni RS, sekretaris Rohmadi, Sapto seorang petugas keamanan BPK dan seorang sopir dari Jarot Budi Prabowo.

Pada pukul 17.00 WIB, petugas kemudian menyatroni Kantor Kementerian Desa PDTT di Kawasan Kalibata kemdian meringkus Sugito dan menyegel dua ruangan di kantor tersebut. Sebelumnya di kantor BPK, petugas juga menyegel dua ruangan milik Rohmadi Sapto dan Ali.

Selain menjerat keduanya dengan pasal gratifikasi, kedua pejabat tersebut juga dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mereka harus membuktikan berbagai Harta yang dimiliki bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Berita Terkait

Berita Terkini

Polres Bantul Masih Kesulitan Melacak Keberadaan R Terkait Kasus Satai Beracun

Polres Bantul belum mampu mengungkap keberadaan R terkait kasus satai beracun. Polisi kesulitan melacak karena handphone R mati.

Hamil di Luar Nikah, Pelajar SMK Magelang Gugurkan Janin 8 Bulan

Pelajar SMK nekat melakukan aborsi pada janin 8 bulan yang ia kandung. Warga menemukan janin yang ia kubur dan melaporkannya ke polisi.

Daging Busuk Kedapatan Dijual di Pasar Tradisional Magelang

Tim Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, menemukan daging busuk dijual di pasar saat sidak pasar daging di beberapa pasar tradisional.

35 Jemaah Masjid di Gayam Sukoharjo Jadi Kontak Erat Pasien Covid-19

Sebanyak 35 jemaah Masjid Al Huda Darmosari, Kelurahan Gayam, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo menjadi kontak erat 1 jemaah positif Covid-19.

Warga Kawasan Aglomerasi Boleh Mengunjungi Objek Wisata Klaten

Pemkab Klaten akhirnya tak membatasi daerah asal pengunjung objek wisata. Namun, para pengelola harus tetap menerapkan ketentuan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas.

Miris, Pelaku Pembakar Gadis Cianjur Ternyata Kekasih Sendiri

Polres Cianjur menangkap pria pelaku pembakar gadis bernama Indah Daniarti. Pelaku ternyata kekasih korban.

Tom Cruise Ngamuk Saat Syuting "Mission Impossible 7", Kenapa Ya?

Kesabaran Tom Cruise saat pembuatan Mission Impossible 7 sepertinya tengah diuji.

Resep Opor Ayam Khas Solo Sedap untuk Lebaran

Berikut resep opor ayam spesial khas Solo yang dapat disajikan saat Lebaran tiba untuk menjamu keluarga tercinta.

Cari Bandar Pil Koplo di Lapas Probolinggo, Polisi Pulang dengan Tangan Hampa

Berbekal informasi dari pengedar pil koplo yang mereka tangkap, Satnarkoba Polres Tulungagung Kota merazia Lapas Tulungagung. Namun mereka tak menemukan bandar maupun barang bukti dalam razia tersebut.

Pabrik Snack di Tegalmas Klaten Terbakar, Kerugian Rp500 Juta

Kuat dugaan, kobaran api itu bersumber dari penggorengan di tungku atau kompor yang telah disiapkan dua karyawan pabrik snack itu.

Berkah Bulan Puasa, Penjualan Eceran Maret 2021 Melejit dari Posisi Minus

Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) mengindikasikan peningkatan kinerja penjualan eceran secara bulanan pada Maret 2021.

320 Bidang Tanah Telah Dibebaskan untuk JLT, 6 Pemilik Lahan Menolak

Pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan milik masyarakat dilaksanakan di aula Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo, Senin (10/5/2021).