Strategi Penanganan Covid-19 di Jateng Ada PPKM Mikro dan Sinergi

Solopos.com, SOLO – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyebutkan PPKM Mikro dan sinergi antar pemerintah daerah adalah strategi percepatan penanganan Covid-19 di Jateng.

Ganjar menyampaikan hal itu di Solopos Focus Group Discussion (FGD) virtual, Strategi Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Tengah, Kamis (17/6/2021) malam. Solo FGD virtual ini didukung Satgas Covid-19 dengan moderator Pemimpin Redaksi Solopos, Rini Yustiningsih.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hadir juga dalam Solopos FGD virtual, Juru Bicara RS UNS Solo, dr. Tonang Dwi A., Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo. Lalu Penanggungjawab Tempat Isolasi Mandiri Donohudan, dr. Sigit Armunanto dan CEO & Sekretaris PMI Solo, Sumartono Hadinoto.

Baca juga: 3 Dosen UNS Solo Meninggal Positif Covid-19, Aktivitas Kampus Dibatasi Sepekan

Menurut Ganjar memang ada permintaan lockdown untuk mempercepat penanganan Covid-19. Namun jika itu dilaksanakan di pulau Jawa setelah dihitung-hitung tidak memungkinkan. Memang bagus untuk kesehatan namun itu bukan pilihan bagus untuk yang lain.

“Harus dihitung betul, sehingga akhirnya dipilih PPKM mikro under control. Bahkan di surat saya yang baru ada tambahan kisi-kisi, seperti wisata, sekolah, tempat ibadah, dan perekonomian,” jelas Ganjar.

Bahkan, lanjut Ganjar, ketika berkunjung ke Grobogan ada satu dusun yang harus di-lockdown karena kasus Covid-19 tinggi. Ternyata setelah ditanya, mereka yang terpapar virus corona atau Covid-19 baru takziah dari Bangkalan dan takziah juga.

“Kemudian yang di Sragen, ternyata yang terpapar mereka dari Kudus. Jadi peningkatan kasus di satu daerah ada korelasinya dengan daerah lain,” kata Ganjar.

Baca juga: Viral Wanita Afrika Selatan Melahirkan 10 Bayi Kembar, Ini Faktanya

Sinergi  Antar Pemerintah Daerah

Untuk itu dalam pelaksanaan PPKM mikro di Jawa Tengah, tambah Gubernur Jateng, perlu adanya sinergi antar pemerintah daerah. Hal ini untuk mencegah mobilitas dan persebaran virus dari satu daerah ke daerah lain.

“Makanya untuk Semarang Raya dan Solo Raya kemarin Sekdanya sudah diajak berkoordinasi dengan Sekda Provinsi Jawa Tengah. Jangan sampai di sini kenceng melaksanakan PPKM mikro, eh daerah lain malam longgar. Jadi harus sinergi untuk percepatan penanganan Covid-19 di Jateng,” lanjut Ganjar.

Selain itu dibutuhkan juga edukasi dengan melibatkan semua pihak mengenai protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Seperti contohnya untuk mengurangi mobilitas itu sangat susah sekali, termasuk soal berkerumun dan juga jaga jarak.

Hal itu juga dikuatkan dr. Tonang bahwa dengan mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan 5 M bisa menurunkan kasus Covid-19. Hal ini mengacu yang dilakukan di India, ketika melaksanakan 5 M kendati capaian vaksin belum banyak, tetap berpengaruh pada kasus Covid-19.

"Jadi patuhi protokol kesehatan, laksanakan 5 M. Yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas," ujar dr. Tonang.

Pelaksanaan PTM Juli

Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo juga akan mendorong DPRD lain untuk mendukung pemerintah daerahnya bersinergi dalam melaksanakan PPKM mikro. Karena jangan sampai di daerah lain menerapkan PPKM mikro ketat, namun yang lain justru dilonggarkan.

"Jadi betul tidak perlu lockdown, namun melaksanakan PPKM mikro dengan bersinergi bersama pemerintah daerah lain dalam pelaksanaannya," tambah Budi Prasetyo.

Baca juga: 1 Karyawan Positif Covid-19, Toserba Mitra Karanganyar Ditutup Satpol PP

Ditanya mengenai pembelajaran tatap muka (PTM) yang semula direncanakan awal Juli 2021 menurut Ganjar harus mengacu pada data epidemiologi. Karena menurutnya mengatur murid itu mudah namun mengatur guru sulit.

“Guru-guru pada piknik, kondangan. Seperti yang terjadi di Pekalongan ternyata gurunya habis pergi-pergi atau piknik. Ada juga yang lain, tidak pakai masker akhirnya ya terpapar [Covid-19],” jelas Ganjar.

Jadi menurutnya tetap harus ada data epidemiologi sebelum menggelar PTM. Karena jika melihat data Covid-19 per kota/kabupaten tidak memungkinkan. “Sekali lagi sabar dulu. PTM nanti dulu kita tetap mengacu pada data epidemiologi,” imbuh Ganjar.