Tutup Iklan

Status Tersangka Setya Novanto Gugur, KY Didesak Periksa Hakim Cepi

Status Tersangka Setya Novanto Gugur, KY Didesak Periksa Hakim Cepi

SOLOPOS.COM - Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang vonis praperadilan yang diajukan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)

Setelah gugurnya status tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP, KY didesak memeriksa hakim Cepi.

Solopos.com, JAKARTA -- Desakan agar hakim perkara praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar, diperiksa menguat pascasidang putusan akhir pekan lalu.

Ketua Umum Lembaga Kontrol Korupsi Agus Taufiqurrahman mengatakan putusan sidang praperadilan yang mengabulkan permohonan Setya Novanto dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Kejanggalan itu seperti adanya temuan dari KPK yang sangat kuat mengindikasikan bahwa Setya novanto layak ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP,” ungkapnya, di Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Karena itu, lanjutnya, lembaganya bersama beberapa komponen masyarakat mendesak Komisi Yudisial (KY) turun tangan memeriksa Cepi Iskandar dalam praperadilan itu.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan untuk kesekian kalinya rasa keadilan publik menjadi korban penggunaan asas kebebasan hakim yang berlebihan. Akibatnya, ketidakadilan justru menjadi produk dari lembaga yang seharusnya berfungsi melahirkan putusan yang seadil-adilnya.

"KPK harus mengawali sebuah penyelidikan dengan memeriksa hakim Cepi Iskandar karena patut diduga telah bertindak di luar kepatutan dengan berlindung di balik dalil kebebasan hakim. Atau apakah ada campur tangan kekuasaan eksekutif, yudikatif atau legislatif termasuk informasi tentang suap. Sebuah penyelidikan dan penyidikan merupakan keharusan guna memastikan apakah ada penyalahgunaan asas kebebasan hakim," katanya.

Sebelumnya, Lalola Easter, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan dalil hakim Cepi yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain.

Dengan dalil tersebut, artinya Cepi mendelegitimasi putusan majelis hakim yang memutus kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan," ujarnya.

ICW mendesak agar Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Cepi. Selain itu, Mahkamah Agung diminta mengambil langkah konkret dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan itu dan mengambil langkah tegas jika ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan

"KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup," tegasnya.

Dalam persidangan, Hakim Cepi Iskandar mengatakan surat perintah penyidikan (sprindik) dengan tersangka Setya Novanto yang dikeluarkan pada 17 Juli 2017 tidak menunjukkan proses penyelidikan terhadap Novanto.

Dia juga menganggap bukti yang diajukan KPK bukan berasal dari tahap penyelidikan dan penyidikan kasus Novanto, melainkan dari perkara terdakwa Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Cepi menilai, hal ini tidak sesuai dengan prosedur penetapan tersangka dalam Undang-udang (UU) No. 30/2002 maupun prosedur standar yang ditetapkan oleh KPK.

Dengan demikian, hakim memutuskan bahwa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Novanto yang diterbitkan pada 18 Juli 2017 dianggap tidak berlaku dan memerintahkan KPK agar penyidikan terhadap Novanto dihentikan.

Meski demikian, sebagian permhonan Setya Novanto tidak dikabulkan oleh hakim seperti pencabutan pencegahan Novanto dengan pertimbangan bahwa pencabutan pencegahan merupakan wewenang administrasi lembaga lain yakni Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang dimohonkan oleh KPK.

Berita Terkait

Berita Terkini

Viral di Tiktok, Ini Lirik dan Terjemahan Lagu Meurindu - Rialdoni

Lirik dan terjemahan lagu meurindu milik penyanyi Aceh banyak dicari setelah viral di media sosial, yuk simak baik-baik di sini!

Gojek Luncurkan Festival Kuliner Solo, Catat Tanggalnya

Gojek berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Solo menghadirkan Festival Kuliner Solo (FKS) yang melibatkan ratusan mitra usaha Go Food.

Kasus Covid-19 Klaster Pabrik Sepatu Karanganyar Masih Terus Bertambah, Total 113 Orang

Jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 dari klaster pabrik sepatu di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, masih terus bertambah.

Begini Cara Mengajari Anak Berwirausaha Sejak Dini

Agar buah hati termotivasi jadi pengusaha, tak ada salahnya orang tua mengajari anak berwirausaha.

Tiga Cara Menikmati Croffle Hits dari Tjemilan oleh Kopi Soe

Sebagai kedai camilan favorit masyarakat, Tjemilan oleh Kopi Soe juga menghadirkan aneka varian croffle yang dinamai #Soeffle.

Tren Naik, Kasus Covid-19 di Sukoharjo Tambah 88 Orang dalam Sehari

Kasus Covid-19 di Sukoharjo bertambah 88 orang dalam sehari pada Kamis (24/6/2021). Penambahan itu membuktikan tren penambahan kasus Covid-19 di Sukoharjo masih naik.

Bapas Solo Sebut Mediasi Kasus Perusakan Makam Oleh Anak-Anak Di Mojo Telah Selesai, Hasilnya?

Proses mediasi kasus perusakan makam Mojo, Pasar Kliwon, Solo, yang melibatkan 10 anak-anak sudah selesai dengan pendampingan Bapas.

Melonjak! Pemusalaran Jenazah Prosedur Covid-19 di Sukoharjo Capai 22 Orang dalam Sehari

Sebanyak 22 jenazah dimakamkan dengan prosedur Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo dalam sehari. Kondisi ini melonjak tajam dari biasanya empat jenazah.

Diduga Gegara Depresi, Perempuan asal Pati Terjun ke Sumur

Seorang perempuan di Pati diduga nekat mengakhiri hidup dengan menceburkan diri ke sumur. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Bangun Tidur Buka Jendela, Warga Sukodono Sragen Shock Temukan Tetangga Gantung Diri

Seorang pria lansia asal Sukodono, Sragen, nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di belandar rumah pada Jumat (25/6/2021).

Uji Sampel Covid-19 Melonjak, BBVet Wates Kulonprogo Kewalahan

Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates kewalahan menguji sampel lantaran melonjaknya kasus Covid-19 di Kulonprogo.

Faktor Ratusan ODGJ Bisa Sembuh dari Covid-19: Tak Stres Pikirkan Corona

Ratusan pasien ODGJ dinyatakan sembuh dari Covid-19 setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama sebulan, begini penjelasannya.