Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri berjanji tidak akan menghapuskan tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Wonogiri pada 2023. Hanya, status para tenaga honorer akan dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga.
Hal itu disampaikan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, di hadapan perwakilan tenaga honorer dalam kegiatan Audiensi Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Wonogiri di Pendapa Rumah Bupati Wonogiri, Senin (5/9/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Seperti diketahui, masalah penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan mengemuka setelah pemerintah pusat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Nomor B/165/M.SM.02.03/2022.
SE yang terbit, 31 Mei 2022 itu menyatakan jenis kepegawaian di lingkungan pemerintah selain Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dihapuskan mulai 28 November 2022.
Bupati Wonogiri, Joko sutopo, mengatakan Pemkab Wonogiri tidak akan menghapuskan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Wonogiri. Melainkan akan mengalihkan status para tenaga honorer menjadi tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau outsourcing.
Baca Juga: 621 GTT Wonogiri Tunggu Pengumuman Pengangkatan PPPK
Hal itu tidak akan menyalahi aturan karena SE Men PAN-RB itu mengizinkan pengalihan status tenaga honorer menjadi tenaga outsourcing.
Kendati demikian, Pemkab Wonogiri terlebih dahulu bakal memetakan sekaligus menyaring tenaga honorer yang saat ini ada, yaitu berjumlah 3.085. Pemkab sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp29 miliar untuk tenaga honorer.
“Kami akan menyaring dulu, siapa yang memenuhi kualifikasi atas syarat-syarat yang kami tentukan akan tetap bekerja di lingkungan Pemkab Wonogiri. Jadi tidak semua tenaga honorer yang berjumlah 3.000-an tersebut akan tertampung. Tetap ada klasifikasinya,” kata Jekek, sapaan akrab Joko Sutopo kepada wartawan di Pendapa Rumah Bupati Wonogiri, Senin.
Perihal mekanisme pengalihan tenaga honorer menjadi tenaga alih daya, Pemkab Wonogiri belum dapat menentukan secara pasti. Sebab, belum ada pihak ketiga yang ditunjuk mengelola tenaga alih daya tersebut. Bupati Jekek menegaskan proses pengalihan ini akan dilakukan secara profesional.
Baca Juga: Saat Ratusan GTT Menggantungkan Harapan ke Pemkab Wonogiri
“Mekanisme pengalihan melibatkan pihak ketiga. Nanti ada beberapa opsi penunjukan pihak ketiga, misalnya melalui lelang. Kebijakan apapun yang kami ambil, aspek regulatifnya jelas,” ujar dia.
Salah satu tenaga honorer pramubakti Pemkab Wonogiri, Alfian Fauzan, mengapresiasi langkah Pemkab Wonogiri tidak menghapuskan tenaga honorer. Alfian yang biasa mengurusi audio sound system saat acara pemerintahan mengaku sudah tidak risau soal nasibnya pada 2023 mendatang.
Dia tidak mempermasalahkan soal pengalihan status kepegawaian selama masih dapat bekerja dan mendapatkan upah.
“Alhamdulillah, setelah bupati menyatakan tidak akan menghapuskan tenaga honorer, saya jadi lega. Sebelum ada itu, saya berpikir bakal diputus hubungan kerjanya oleh pemerintah. Kalau begitu, mungkin saya akan bekerja di lain tempat, misalnya pabrik. Jujur saja, saya senang kerja di sini karena lingkungan kerjanya enak, baik,” kata Alfian.
Baca Juga: Soal Nasib Hibah Museum Karst Indonesia, Bupati Wonogiri Bilang Begini
Alfian mengaku sudah bekerja sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemkab Wonogiri sejak 2017. Selama itu, dia mendapatkan gaji senilai Rp1,4 juta/bulan.
Selain tetap bekerja di lingkungan Pemkab Wonogiri, dia juga berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer dengan menaikkan gaji.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
