STATUS SIAGA I Solo Akhirnya Dicabut

Walikota Solo Joko Widodo, Kepala Kejari Solo Ricardo Sitinjak, Danrem 074 Kolonel Inf Ahmad Supriyadi,bersama Kapolresta Solo Kombes Pol Asdjima'in memeriksa kelengakan pasukan saat apel kesiapan pengamanan jelang Pilkada DKI di area parkir Stadion Manahan, Solo, Rabu (19/9/2012). Terkait situasi keamanan Solo yang kondusif, status Siaga I yang sempat diberlakukan kini sudah diturunkan. (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepastian pencabutan status disampaikan Kapolresta ketika dimintai konfirmasi Solopos.com melalui pesan singkat. Hal itu berarti pelaksanaan siaga I sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni Rabu (19/9/2012) hingga Sabtu (22/9/2012). Penurunan status juga mengindikasikan bahwa Kota Solo dinilai tetap kondusif kendati ada sejumlah penangkapan terduga teroris di Solo belum lama ini.

Akan tetapi Asdjimain tanpa menerangkan alasan dicabutnya status Siaga I.

Meski status sudah diturunkan pengamanan tetap dilakukan. Pantauan Solopos.com sejak Senin lalu dan Selasa (25/9/2012), tampak sejumlah personel TNI bersama polisi berpatroli menyusuri jalan-jalan. Pengamanan sangat kentara di lokasi penangkapan terduga teroris di Griyan, Pajang, Laweyan Solo. Terutama di rumah Badri, terduga teroris yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, Sabtu pekan lalu, lebih dari lima personel TNI bersama beberapa polisi menjaga ketat di sekitar rumah Badri.

Informasi yang diperoleh Solopos.com personel TNI dan polisi diwajibkan berpatroli dan berhenti di Kantor Lurah di setiap kecamatan. Patroli khusus di wilayah Laweyan, petugas yang berpatroli wajib memantau di lokasi penangkapan terduga teroris.

Seorang personel TNI ketika berbincang dengan Solopos.com, Selasa, mengatakan Kapolresta selaku pengendali telah menurunkan status menjadi siaga II. “Saya tahu langsung dari Kapolresta pagi tadi [Selasa]. Meski diturunkan kami masih diinstruksikan untuk siaga,” ulas prajurit TNI berpangkat Prajurit Kepala (Praka) itu. Ia menambahkan, setelah status diturunkan pengambil kebijakan memutuskan untuk mengurangi jumlah personel pengamanan.