Fahri Hamzah berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti Sidang Paripurna DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (17/7/2018). (Antara - Muhammad Adimaja)

Solopos.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab berbagai pertanyaan tentang utang pemerintah yang terus menjadi isu panas dalam tahun politik ini. Bahkan, namanya secara khusus disebut-sebut oleh kubu Prabowo-Sandiaga.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia inipun menjelaskan proses pembuatan APBN dari awal hingga proses pelaporan pasca pelaksanaannya tiap tahun anggaran.

Menurutnya, proses pembuatan APBN tidak tiba-tiba dibawa Menteri Keuangan ke DPR dan diketok (disahkan). Prosesnya dimulai pada Maret dengan membuat kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan didiskusikan dengan Dewan (DPR).

"Kita bikin asumsi makronya kemudian didiskusikan lagi. Kemudian kita membahas amplop besarnya. Semua bagian dilihat. Penerimaan negara, belanja negara, defisit, utang, pembiayaan,” jelas Sri Mulyani, Kamis (14/2/2019).

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan dalam menganggarkan, semua proses dan angkanya dibahas bersama dengan DPR, termasuk jumlah utang, postur APBN, berapa target penerimaan, berapa belanja negara, berapa tambahan utang tiap tahun, defisitnya bagaimana membiayai, semuanya dibahas.

"Begitu diketok, itu menjadi undang-undang yang melandasi kita bekerja. Kita bekerja di republik ini tidak semau kita, tapi ada landasannya," ia merinci.

Sri Mulyani menyebut, sesudah menjalankan APBN, semua akan dilaporkan atau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dapat terjaga akuntabilitas dan kredibilitasnya. Apalagi dalam dua tahun anggaran berturut-turut, laporan keuangan pemerintah yang diaudit BPK dan dapat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten