Sri Bintang dibebaskan polisi

UMBULHARJO: Kongres Persaudaraan Golongan Putih (golput) se-Indonesia yang digelar di Jogja pada Jum’at (8/5) lalu,  dibubarkan secara paksa oleh polisi.

Kongres dengan agenda penolakan terhadap pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar oleh pediri Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI),  Sri Bintang Pamungkas di Hotel Satya Grha Umbulharjo itu, dianggap illegal lantaran tidak izin polisi.

”Tidak ada pemberitahuan. Acara ini harus kita bubarkan,” kata Kapoltabes Jogja Kombes  Agus Sukamso saat hendak membubarkan acara itu, Jum’at (8/5) sore lalu.

Upaya pembubaran dari pihak kepolisian itu sempat diwarnai adu mulut antara Kasat Samapta Poltabes Jogja Kompol Suwandi dengan Sri Bintang Pamungkas. Di hadapan seluruh yang hadir, acara yang baru beberapa menit dimulai itu, diminta bubar oleh Suwandi.

”Sekali lagi Bapak [Sri Bintang Pamungkas] saya mohon izin membubarkan karena kegiatan ini tidak berijin,” ujar Suwandi.

Kontan saja  Sri Bintang dengan tegas menolak lantaran sudah merasa surat pemberitahuan  baik kepada Poltabes maupun Kapolri sudah dilayangkan. Bahkan ia mengaku sudah mempunyai surat tanda terima pemberitahuan itu dari pihak kepolisian.

”Ini saya ada tanda terimanya. Dari kesatuan anda sendiri yang memberikan tanda terima itu. Saya juga mohon dengan hormat kepada aparat polisi untuk meninggalkan tempat ini,” serunya.

Lantaran bawahannya menemui kesulitan,  Kapoltabes Jogja Agus Sukamso kemudian segera turun tangan memerintahkan pembubaran paksa kongres yang direncanakan akan  berlangsung hingga 10 Mei itu.

Tanpa basa basi lagi, Sri Bintang digelandang ke Mapoltabes Jogja menggunakan truk Dalmas yang telah disiapkan di luar hotel.  Kombes Agus Sukamso mengatakan, pihaknya tidak menangkap Sri Bintang Pamungkas. ”Kami hanya mau meminta keterangan mengenai ada tidaknya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kegiatan tersebut," kata Agus.

Tak kapok
Sebelum kegiatan dimulai, Sri Bintang Pamungkas menuturkan, dirinya sempat didatangi tiga orang dari kepolisian. Mereka memaksa untuk menurunkan spanduk yang bertuliskan Golput 45% Pilpres batal.
Sri Bintang melanjutkan kegiatan Kongres Golput ini digelar untuk menolak Pilpres. Menurutnya, dalam Pileg (pemilihan calon anggota legislatif) lalu, semua partai Politik tidak bisa memenuhi Undang-undang Pemilu. Oleh karenanya, legitimasi Pileg juga perlu dipertanyakan. Hal itu ditambah adanya golput yang mencapai lebih dari 40%.

Tak hanya itu saja, Sri Bintang juga mengaku tak kapok dan berencana menggelar acara serupa.  ”Tadi pagi [kemarin] kita mengadakan dengan nuansa lesehan, tapi juga dibubarkan, nanti kita bikin di Jakarta,” ujar Sri Bintang, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, kemarin.

Menurutnya, pembubaran kongres ini tidak menjadikannya takut akan aksi pembungkaman yang dilakukan oleh kepolisian.  Bintang mengatakan, setelah kongres dibubarkan dan 20 orang peserta kongres dibawa ke Mapoltabes Jogja, dirinya diinterogasi empat pertanyaan.

”Mengenai kondisi kesehatan, kesediaan diperiksa, konsep Indonesia baru, dan pemilu alternatif,” ungkapnya. Tapi, dari keempat pertanyaan itu, hanya pertanyaan mengenai kondisi kesehatan yang dijawabnya.

Dia menilai tindakan kepolisian adalah langkah meneror kebebasan berpendapat. “Polisi Jogja  merupakan kolonialis feodal,” katanya sengit. Karena selain membubarkan kongres, kamar hotel tempat menginap peserta juga digeledah dengan menggunakan kunci master.

Sementara itu, Direktur LBH Jogja, Irsyad Thamrin mengecam keras aksi pembubaran paksa Kongres Golput tersebut. “LBH akan mengirim surat protes keras kepada Kapoltabes Jogja, Kapolda DIY dan Kapolri,” ungkapnya.

”Data-data awal yang kami kumpulkan akan segera dikirim ke Komnas HAM (Komisi Hak Asasi Manusia) dan Kompolnas untuk bahan investigasi karena telah terjadi pembungkaman terhadap hak kebebasan berpendapa,” tutur Irsyad. (Nugroho Nurcahyo & Dian Ade Permana)

Avatar
Editor:
Budi Cahyono


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom