SPP Naik, Siswa SMKN 1 Boyolali Protes!

Ilustrasi (Tutut Indrawati/JIBI/SOLOPOS)

BOYOLALI-Sejumlah siswa SMK Negeri (SMKN) 1 Boyolali menyampaikan protes kepada pihak sekolah lantaran bakal menaikkan sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), dari semula Rp130.000 menjadi Rp150.000.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Boyolali pun turun tangan menyelesaikan persoalan itu melalui mediasi yang dihadiri perwakilan siswa, Disdikpora, pihak sekolah dan komite, Sabtu (8/9/2012).

Sayangnya, sejumlah wartawan yang hendak meliput pertemuan tersebut tidak diperkenankan masuk ke dalam oleh petugas satuan pengamanan (Satpam) sekolah tersebut.

Ditemui seusai pertemuan di SMKN 1 Boyolali, Sabtu, Kepala Bidang (Kabid) SMA dan SMK Disdikpora Kabupaten Boyolali, Wakimun mengakui adanya protes yang dilayangkan sejumlah siswa kepada pihak sekolah lantaran ada rencana naiknya SPP di sekolah itu.

“Semula SPP-nya kan senilai Rp 130.000, dan direncanakan naik Rp150.000. Sebenarnya kenaikan itu sudah disepakati dalam rapat sebelumnya antara pihak sekolah, komite dan orangtua siswa. Tapi ternyata ada sejumlah siswa yang keberatan tentang kenaikan SPP tersebut,” ungkap Wakimun kepada wartawan.

Batal

Melalui pertemuan tersebut, Wakimun mengatakan telah disepakati kenaikan SPP senilai Rp20.000 itu batal. Sehingga SPP yang harus dibayarkan siswa atau orangtua siswa tetap Rp130.000.

Ketua Komite SMKN 1 Boyolali, Suwarno membenarkan batalnya rencana kenaikan SPP tersebut. Dijelaskan dia, sebenarnya kenaikan SPP senilai Rp20.000 sedianya akan dimanfaatkan untuk subsidi silang bagi para siswa yang tidak mampu di sekolah tersebut.

Sebab jika mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pembebasan biaya SPP bagi siswa tidak mampu, masih banyak siswa di sekolah itu yang tidak terkover.

”Nah kenaikan yang Rp20.000 itu sebenarnya untuk menelusuri data siswa yang tidak mampu lainnya yang ditetapkan berdasarkan SK lurah/kepala desa. Niatnya memang untuk membantu para siswa yang tidak mampu itu dengan cara subsidi silang. Sejauh ini, siswa yang tidak mampu yang termasuk dalam SK Bupati kan memang bebas biaya SPP,” terangnya.

Sayangnya, Solopos.com tidak bisa menemui pihak sekolah. Menurut keterangan dari petugas satuan pengamanan (Satpam) di sekolah itu, baik kepala sekolah maupun wakilnya sedang tidak berada di tempat.