Tutup Iklan

Spekulasi Pencekalan Panglima TNI Bermunculan, Mana Klarifikasi AS?

Spekulasi Pencekalan Panglima TNI Bermunculan, Mana Klarifikasi AS?

SOLOPOS.COM - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menyaksikan gladi bersih HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Selasa (3/10/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A)

Spekulasi pencekalan terhadap Panglima TNI belum juga diklarifikasi pemerintah AS.

Solopos.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta semua pihak untuk tidak terpancing dengan berita hoax sebelum mendengar klarifikasi pemerintahan AS terkait pencekalan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke negara itu.

"Kita tunggu apa keputusan pemerintah AS tentang alasan ini. Pasti akan disampaikan kepada Menlu. Selama menunggu, saya mohon jangan terpancing dengan hoax-hoax yang tidak pada tempatnya,” ujarnya, Senin (23/10/2017).

Dia menyebutkan kalau terpancing berita bohong maka hal itu tidak baik untuk hubungan kedua negara maupun Panglima TNI. Hasanuddin juga memberikan tanggapan berbeda terkait dengan penolakan tersebut meski menyesalkan sikap dari otoritas negeri Paman Sam tersebut.

"Satu hal yang kita sesalkan, ada undangan visa sudah diberikan tiba-tiba di tengah perjalanan dinyatakan tidak diizinkan masuk. Ini disesalkan mengapa ada perubahan yang mendadak," ujarnya di Gedung DPR.

Menurutnya, sikap AS tersebut bukan bentuk penghinaan terhadap Panglima TNI. Apalagi, di dalam di dunia diplomasi tidak terdapat istilah penghinaan. Baca juga: Kata Menlu, AS Sudah Cabut Pencekalan Panglima TNI.

"Di dalam dunia diplomasi tidak ada istilah penghinaan, tapi ada urutan-urutannya dari tindakan-tindakan diplomasi itu. Ditanyakan kemudian akan dijawab, apakah jawabannya relevan atau tidak, tentu akan berpengaruh terhadap tindakan diplomatik berikutnya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR? dari Fraksi Golkar Meutya Hafid meminta nota diplomatik yang dilayangkan pemerintah Indonesia ke pejabat AS segera dijawab. Dia berharap ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri AS terkait terbitnya larangan tersebut akan segera keluar.

“Apalagi? lembaga yang mengeluarkan larangan tersebut adalah Custom Border Protection yang biasanya memberlakukan larangan kepada orang-orang yang dianggap berbahaya di bidang ekonomi,” ujarnya.

Meutya mensinyalir ada banyak spekulasi beredar belakangan kasus itu. Salah satunya, apakah Panglima TNI dianggap oleh AS sebagai orang yang layak untuk dilarang.

Berita Terkait

Berita Terkini

Angka Kematian Akibat Covid-19 di India Diragukan

Angka kematian resmi akibat virus corona di India semakin diragukan, seperti di Bihar yang temuan ribuan kasus Covid-19 tidak dilaporkan.

15 Anggota KKB Papua Dilumpuhkan, 4 Tewas Ditembak

Satgas Nemangkawi menundukkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang diklasifikasikan teroris di Papua.

Film Hong Kong Bakal Dikekang UU Keamanan Nasional

Hong Kong menginstruksikan sensor film apa pun yang dinilai bertentangan dengan UU Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh China tahun lalu.

Songsong Pilkada 2024, Puan Maharani Konsolidasikan PDIP di Jatim

Baliho bergambar Ketua DPR Puan Maharani bermunculan di Jawa Timur menjelang Pemilihan Presiden 2024 dan Pilkada 2024.

Ditinjau Menteri PUPR, Proyek Pintu Air Demangan Baru Capai 60%

Selain kondisi pintu air Demangan lama yang sudah mengkhawatirkan, terjadinya perubahan iklim turut mengubah debit air sungai.

Kim Jong-un Sebut K-Pop Seperti Kanker Ganas

Pimpinan tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut hallyu atau Korean wave bagaikan kanker ganas yang merusak anak muda Korea Utara.

Asyik, Wisata Kuliner Pasar Doplang Wonogiri Mulai Buka

Wisata Pasar Doplang Wonogiri khusus menyajikan kuliner/penganan tradisional dengan mengadopsi konsep transaksi zaman dahulu.

Teken MoU dengan LSPPO, FP UNS Bekali Lulusan dengan Kompetensi Pertanian Organik

FP UNS bakal menjadi tempat uji kompetensi dan membekali lulusan dengan sertifikat kompetensi bidang pertanian organik.

Kediri Canangkan Gempur Rokok Ilegal

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur menggandeng Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk mencanangkan kampanye Gempur Rokok Ilegal.

Waduh, Ada Titik Api Baru di Pembatas Tangki Pertamina Cilacap

Pihak Pertamina Cilacap menjelaskan ada titik api baru di area 39 yang menjadi lokasi kebakaran tangki di kawasan kilang Jumat malam.

Christian Eriksen Kolaps, Denmark Vs Finlandia Dihentikan

Christian Eriksen tersungkur ke lapangan saat menerima bola lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan Finlandia.

Zodiak Ini Kata Astrologi Pandai Bergaul

Beberapa zodiak cenderung pemalu dan tertutup, sementara zodiak lainnya pandai bergaul sehingga sangat menarik perhatian.