Solopos.com, SOLO — Bantuan hibah anggaran untuk penanganan kasus HIV/AIDS di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Solo turun hingga 60% pada tahun ini. Hal tersebut dikarenakan perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Sebelumnya KPA berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPA PM) Solo. Namun dalam SOTK baru yang berlaku mulai awal 2022 ini belum memiliki induk organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga nasibnya belum jelas.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Sekretaris KPA Kota Solo, Widdi Srihanto, mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, KPA menerima bantuan hibah senilai kurang lebih Rp500 juta. Nilai itu untuk menggaji komisioner, staf, dan kegiatan sosialisasi, serta pemberdayaan masyarakat yang terkait penanggulangan HIV/AIDS.
Baca Juga: Nggak Cuma Urusi HIV/AIDS, KPA Solo Juga Bantu Atasi Masalah Sosial
Selain itu, sebagian anggaran penanganan HIV/AIDS di KPA Solo itu untuk stimulan warga peduli AIDS (WPA) dan kebutuhan warga HIV/AIDS valiatif. “Tahun ini kami hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp200 juta. Sehingga nilai itu hanya cukup sampai September. Informasinya, akan ada tambahan anggaran lagi di APBD Perubahan,” jelasnya saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (12/3/2022).
Widdi mengatakan penurunan anggaran diharapkan tidak menurunkan semangat KPA untuk menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan advokasi dalam mendorong tercapainya target indikator pemerintah menurunkan angka insidensi HIV/AIDS dan peningkatan angka ODHIV yang mendapatkan pengobatan ARV.
Baca Juga: KPA Solo Ungkap 64 Kasus Baru HIV/AIDS, 5 Di Antaranya Ibu Hamil
Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
“Temuan HIV/AIDS kan mirip fenomena gunung es. Kasus yang ditemukan di permukaan itu tidak ada apa-apanya dengan yang belum ditemukan. Banyak temuan kasus yang sudah parah atau sudah AIDS karena mereka tidak mendapatkan penanganan sebelumnya. Kami berupaya mencari bantuan pihak ketiga, dengan CSR [corporate social responsibility],” tutur Widdi.
Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengatakan pemangkasan anggaran untuk penanganan kasus HIV/AIDS di KPA Solo dikarenakan refocusing untuk penanganan Covid-19. “Setiap kelurahan kan ada WPA, ya karena enggak ada uang, makanya tinggal seperempatnya,” ucap Teguh.
Baca Juga: Tragis! Ibu di Solo Terdeteksi Positif HIV/AIDS Setelah Melahirkan
Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, mengatakan gaji komisioner harus dianggarkan lewat hibah, namun untuk kegiatan lain bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
“Ya, nanti kami usahakan untuk ditambah di APBD Perubahan. Sementara anggaran yang ada dimaksimalkan dulu sampai APBD Perubahan. Seharusnya saat pemangkasan anggaran, Pemkot melihat tugas KPA agar penanganan yang sifatnya darurat tidak lepas begitu saja,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
