SOTK BARU PEMPROV JATENG : 46 Kepala SKPD Dilantik, 2 Jabatan Masih Kosong
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)

SOTK baru Pemprov Jateng telah selesai ditata dan para kepala SKPD dalam OPD Jateng itu pun telah dilantik.

Solopos.com, SEMARANG -Sebanyak 46 kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) yang baru telah resmi diumumkan. Ke-46 kepala SKPD dalam SOTK yang kini disebut organisasi perangkat daerah (OPD) itu pun telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jumat (30/12/2016).

Berdasarkan hasil pembahasan akhir eksekutif Pemprov Jateng dan DPRD Jateng, beberapa waktu lalu, seharusnya ada 48 kepala SKPD yang diumumkan. Ke-48 kepala SKPD atau instansi itu terdiri dari 23 kepala dinas, delapan biro, tujuh badan, tujuh RSUD, sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Inspektorat, dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Namun, dari 48 SKPD, hanya 46 instansi yang posisi kepala atau pejabat eselon II terisi. Sedangkan, dua di antaranya masih kosong, yakni Biro Umum dan Biro Keuangan.

Ganjar mengatakan saat ini belum menemukan pejabat eselon II di tingka Polat Pemprov Jateng yang dinilai pantas mengisi posisi Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Keuangan. Meski demikian, ia berjanji segera menyelesaikan kekosongan itu dengan menunjuk pejabat baru yang dinilai layak.

"Nanti mungkin bisa kami lakukan lelang jabatan atau tes [fit and proper test] lagi bagi para pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jateng untuk mengisi kekosongan dua posisi itu. Secepatnya, Januari nanti sudah harus terisi. Kalau Plt. [pelaksana tugas] nanti takutnya enggak bisa mengambil keputusan secara cepat," terang Ganjar saat dijumpai wartawan seusai melantik para pejabat eselon II itu.

Ganjar mengatakan untuk biro umum dalam OPD Pemprov Jateng, sebenarnya ia menginginkan diisi oleh pejabat yang pernah berprofesi sebagai jurnalis berpengalaman, sekelas pimpinan redaksi (pemred) atau redaktur senior. Hal ini dikarenakan nantinya, biro umum juga akan mengemban tugas biro humas yang telah dilebur. Sehingga, biro umum nanti akan menjadi instansi menangani atau berkoordinasi dengan awak media di Jateng.

"Sebenarnya saya menginginkan biro umum ini diisi oleh orang dari kalangan wartawan. Minimal yang pernah menjabat sebagai Pimred atau redaktur senior agar bisa bekerja sama dengan para wartawan di Jateng. Hal ini dikarena saat ini masih banyak informasi dari Pemprov Jateng yang belum tersampaikan kepada masyarakat. Kemarin memang sudah, tapi belum maksimal," tutur Ganjar.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom