Soroti Komitmen Presiden Jokowi, PKS Sebut KPK di Titik Nadir

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berada di titik nadir. Anggapan PKS itu diikuti sorotan atas komitmen Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas kelanjutan KPK sebagai lembaga anti rasuah.

Sorotan eks ketua umum PKS itu dilontarkan menanggapi kewenangan KPK yang sudah tidak lagi sama seperti dulu, ditambah dengan permaslahan Tes Wawasan Kebangsaan yang menyebabkan tidak lolosnya 75 pegawai KPK yang disinyalir bermuatan politis.

Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini

“KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extra ordinary, kemudian orang yang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan, dianggap sebagai Taliban, tidak mempunyai komitmen kebangsaan yang baik, tidak memiliki pengetahuan kebangsaan yang baik, ini cara-cara mematikan, sangat memilukan,” ungkap Sohibul dilansir dari laman resmi PKS, Sabtu (29/5/2021).

Baca Juga: 4 Zodiak Ini Konon Kerap Lari dari Tanggung Jawab

Dia mempertanhankan kalau orang yang berintegritas tidak dianggap nasionalisme dan disingkirkan, nasionalisme apa yang hendak dibangun? "Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila,” tegasnya.

Dalam sesi acara tersebut, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri menyinggung para Guru Besar dari beberapa Universitas yang telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait masalah KPK dan tidak mendapat jawaban yang berarti dari pihak Istana, Mabruri juga menanyakan kepada Sohibul Iman sikap yang harus diambil, dalam menghadapi masalah kebangsaan seperti ini.

“Saya kira kita harus terus bersuara dan meluaskan kritik kita, kemarin pak Jokowi mengeluarkan sikap tidak setuju 75 pegawai KPK dipecat, tapi kenyataannya 51 orang tetap dipecat,” tutur Sohibul.

Sesuai Arahan Presiden

Sebagaimana informasi yang dia himpun, proses pemecatan yang dilakukan BKN diklaim sesuai arahan Presiden Jokowi. “Sementara BKN yang mengurusi kepegawaian mengatakan proses pemecatan itu sudah sesuai dengan arahan dari Presiden, jadi kita melihat apa yang disampaikan pak Jokowi semata-mata hanya lip service, kenyataan di lapangan berbeda,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sohibul Iman mengatakan kritik kepada pemerintah harus terus dilakukan, termasuk oleh mahasiswa, ia juga mengatakan para pendukung pemerintah mulai menyadari pemerintahan yang sekarang tidak seperti yang diharapkan. “Tidak ada cara lain kita harus meluaskan kritik, termasuk mahasiswa, jangan sampai dia jadi pihak yang kesiangan dari tidurnya,” kata Sohibul.

Pada kenyataannya pernyataan Presiden Joko Widodo tidak mulus terwujud. “Kalau kita lihat para pendukung Pak Jokowi juga mulai banyak yang mulai menyadari bahwa Pak Jokowi ini tidak seperti yang diharapkan oleh mereka,” pungkasnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos