Songsong Pembelajaran Tatap Muka, Epidemiolog Sumbang Saran...

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan opsi pembukaan sekolah bagi pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021. Setelah berbulan-bulan menerapkan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi Covid-19, epidemiolog pun menyumbang saran atas rencana pembelajaran tatap muka.

Sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim bersama sejumlah kementerian lain, pembelajaran tatap muka atau PTM segera dibuka kembali. Namun, wewenang pembukaan sekolah itu diberikan sepenuhnya kepada gubernur kepala daerah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Mendikbud Nadiem Makarim juga memberikan hak penuh orang tua siswa untuk tidak mengizinkan anaknya mengikuti proses belajar tatap muka di sekolah.

Orang Dewasa Kebal 6 Bulan Setelah Infeksi Covid-19

Terkait kebijakan itu, Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono memberikan sejumlah saran kepada Mendikbud Nadiem. Hal itu terungkap dalam unggahannya di Twitter resminya, @drpriono1, Sabtu (21/11/2020).

Epidemiolog FKM UI itu antara lain menyarakan agar pemerintah menerapkan sistem hibrid atau kombinasi antara proses belajar mengajar online dan pembelajaran tatap muka. Pandu juga mendorong pemerintah daerah untuk membuat rencana detail terkait kebijakan tersebut.

Sistem Hibrid

"Belajar tatap muka di sekolah di awal tahun 2021? Terapkan sistem hibrid, kombinasi daring & tatap muka. Perkuat Usaha Kesehatan Sekolah & surveilans. Buat rencana detail bersama Dinkes. Retraining guru, lengkapi teknologi pengajaran, monev & penyempurnaan," demikian unggahannya di Twitter.

6 Tanaman Depan Rumah Ini Kata Fengsui Bikin Hoki

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta para gubernur untuk mengedepankan aspek kesehatan di dalam pembukaan kembali kegiatan sekolah tatap muka pada Januari 2021.

“Dalam hal ini pemda diharapkan dapat memberikan keputusan yang tepat dalam pemberian izin pembukaan kembali satuan pendidikan di wilayahnya dengan tetap mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan anak, guru, keluarga dan masyarakat,” kata Terawan melalui keterangan virtual pada Jumat (20/11/2020).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur menanggung biaya testing Covid-19 di setiap satuan pendidikan di wilayahnya. “Dinkes dapat melakukan kegiatan testing secara random di satuan pendidikan termasuk pesantren dengan biaya dari pemerintah daerah dan bila perlu dilakukan secara reguler mungkin bulanan,” kata Tito dalam kesempatan yang sama.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos