Songsong Nataru, Kemenhub Persiapkan Transportasi Laut

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong persiapan lebih dini sektor jasa angkutan laut guna menghadapi angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). 

 TRANSPORTASI LAUT -- Suasana naik- turun penumpang di KM Labobar rute Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar-Pelabuhan Tanjung Perak Surabay beberapa waktu lalu. Pejabat baru Menteri Perhubungan diharapkan bisa menerapkan berbagai terobosan untuk memajukan sektor transportasi laut yang selama ini terkesan terabaikan. (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

SOLOPOS.COM - TRANSPORTASI LAUT -- Suasana naik- turun penumpang di KM Labobar rute Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar-Pelabuhan Tanjung Perak Surabay beberapa waktu lalu. Pejabat baru Menteri Perhubungan diharapkan bisa menerapkan berbagai terobosan untuk memajukan sektor transportasi laut yang selama ini terkesan terabaikan. (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

Solopos.com, JAKARTA–Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong persiapan lebih dini sektor jasa angkutan laut guna menghadapi angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha menjelaskan persiapan ini dilakukan mengingat pada tahun ini diperkirakan bakal terjadi lonjakan penumpang kapal dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan masyarakat yang berdampak pada permintaan jasa angkutan laut pada Nataru, dia menilai keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat perlu dijaga. Adapun, persiapan utama menjelang Natal dan Tahun Baru ini adalah melaksanakan uji kelaiklautan kapal penumpang mulai 19 September sampai dengan 25 November 2022 di seluruh pelabuhan penumpang.

PromosiTokopedia Card Jadi Kartu Kredit Terbaik Versi The Asian Banker Awards 2022

“Uji petik ini dilaksanakan guna mengetahui dan memantau kesiapan sarana angkutan laut untuk kegiatan Nataru sehingga kapal yang beroperasi hanya yang dinyatakan layak dan memenuhi unsur keselamatan,” ujarnya, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga Empat Wilayah di Ukraina Gelar Referendum Gabung Rusia

Selain itu, lanjutnya, supaya ada keseragaman dalam pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang dan mekanisme pelaporan, telah dikeluarkan Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 644/2022 pada 26 September 2022 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Dalam hal pemeriksaan uji kelaiklautan kapal, apabila ditemukan ketidaksesuaian major, akan diberikan waktu guna pemenuhan ketidaksesuaian tersebut paling lambat 25 November 2022.

Namun, lanjutnya, apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan belum dipenuhi, kapal dilarang beroperasi sampai ketidaksesuaian rekomendasi dipenuhi. Uji kelaiklautan kapal penumpang ini juga bertujuan untuk menghindari adanya kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh kondisi kapal yang tidak memadai.

“Dari segi cuaca juga kami akan selalu melakukan update agar dapat menghindari hal yang tidak diinginkan akibat cuaca buruk,” imbuhnya.

Baca Juga Putin Bertekad Gunakan Semua di Perang Rusia Vs Ukraina

Selain itu, dia juga mengatakan para kepala UPT di wilayah kerjanya masing-masing akan melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kapal kapal penumpang sampai dengan batas akhir posko Nataru. Persiapan lain yang dilaksanakan adalah dengan membentuk tim pelaksanaan kegiatan pengendalian transportasi laut pada masa Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 yang beranggotakan 47 orang.

Pembentukan tim ini dalam rangka peningkatan pengawasan dan penerapan ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal melalui uji petik di bidang kelaiklautan kapal. Tim ini akan bertugas memberikan pengarahan kepada panitia pelaksana terhadap pelaksanaan tugas mengenai persiapan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan pemeriksaan kapal dalam rangka pengendalian transportasi laut pada masa Nataru.

Kemudian akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelaiklautan kapal dalam rangka pengendalian transportasi laut pada masa Nataru. “Dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyelenggara pemeriksaan kelaiklautan kapal dalam rangka pengendalian transportasi laut pada masa Nataru serta menyiapkan format pelaporan hasil pemeriksaan kelaiklautan kapal,” tekannya

Baca Juga Dua Sanksi PSSI untuk Arema FC Terkait Tragedi Kanjuruhan

Tim ini juga akan melakukan audit keselamatan pelayaran terhadap kegiatan kapal penumpang, high speed craft (HSC) penumpang, perusahaan pelayaran kapal penumpang, dan kapal tradisional yang mengangkut penumpang. Selain itu, tim juga melakukan verifikasi kelengkapan, keabsahan sertifikat, dan dokumen kapal.

 

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Jelang Nataru, Kemenhub Mulai Lakukan Persiapan untuk Transportasi Laut

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Kejagung Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

      Kejagung menghentikan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

      Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Terima Penghargaan Antikorupsi dari Qatar

      Mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, menerima penghargaan tertinggi di bidang pemberantasan korupsi dari Pemerintah Qatar.

      Kasus Korupsi Jiwasraya: Kejagung Sita Aset Benny Tjokro Seluas 33,9 Hektare

      Kejagung kembali menyita aset milik Benny Tjokrosaputro dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero) dan PT ASABRI (persero).

      Poltracking: Kepuasan Terhadap Pemerintahan Jokowi Melesat Jadi 73,2 Persen

      Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo–Ma’ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang 2022 relatif terus mengalami peningkatan

      Korsleting, Dugaan Penyebab Kebakaran Gedung Kemenkumham

      Penyebab kebakaran gedung Kemenkumham diduga karena korsleting.

      Sempat Vakum, Pameran Fotografi Ujian Akhir Semester di UNS Solo Digelar Lagi

      Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 UNS Solo menggelar pameran fotografi bertajuk Documentary Komunikaxxi pada Senin-Rabu (5-7/12/2022).

      Polemik UU KUHP, Asita: Tak Ada Pembatalan Massal Wisatawan ke Bali

      Lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun dengan banyak yang terbang ke Bali, untuk berbagai kegiatan.

      Polemik UU KUHP, Australia Ingatkan Warganya Hati-hati di Indonesia

      Lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun dengan banyak yang terbang ke Bali, untuk berbagai kegiatan.

      Aiptu Warsito Terpilih jadi Kusir Kereta Kaesang-Erina, Ini Rekam Jejaknya

      Pemilihan Aiptu Warsito sebagai kusir kereta kuda Kaesang ternyata karena rekam jejaknya.

      Ada 52 Juta Penerima Bansos Fiktif, Kerugian Negara Capai Rp31 Triliun!

      Data fiktif 52 juta penerima bansos itu berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp31 triliun.

      97 Pabrik Direlokasi ke Jateng, Lowongan Kerja Menanti

      Puluhan pabrik baru tersebut bakal menempati wilayah di berbagai tempat di Jawa Tengah.

      Ditinjau Presiden, Ini Penampakan Rumah Tahan Gempa Milik Yonif Raider 300

      Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan rumah tahan gempa itu merupakan salah satu skema untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa Cianjur.

      Presiden: Bantuan Gempa Buat Bangun Rumah, Jangan Beli Sepeda Motor!

      Presiden mengingatkan warga penerima bantuan gempa benar-benar menggunakan uang mereka untuk membangun rumah dan bukan membeli keperluan lain, termasuk kendaraan.

      Masuk Patahan Cugenang, 6 Desa di Cianjur Terlarang untuk Ditinggali

      Patahan Cugenang tersebut merupakan titik gempa yang akan bisa bergerak sewaktu-waktu dan mengancam keselamatan warga yang tinggal di atasnya.

      Heboh Pasal Perzinaan, Tim KUHP: Esensinya Sama, Pelapornya yang Bertambah

      Menurut Albert, tidak ada perubahan substantif terkait pasal baru tentang perzinaan dibandingkan Pasal 284 KUHP lama.