Solopos hari ini memberitakan bantahan Yasonna Laoly yang disebut-sebut mengusulkan revisi UU KPK.
Solopos.com, SOLO – Badan Legislasi DPR menyebut dorongan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari pemerintah. Namun, Menteri Hukum dan HAM (Menkum & HAM) Yasonna Laoly membantah.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Bantahan Yasonna menjadi headline Harian Umum Solopos hari ini, Senin (22/6/2015). Selain berita ini, Solopos menghadirkan laporan khusus “Menanti Orang Kedua” yang khusus mengulas tiga wakil dan tiga calon kepala daerah yang diusung PDIP.
Simak rangkuman berita utama Harian Umum Solopos edisi hari ini, Senin, 22 Juni 2015;
KEBIJAKAN PUBLIK: Yasonna: DPR Pengusul Revisi UU KPK
Badan Legislasi DPR menyebut dorongan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari pemerintah. Namun, Menteri Hukum dan HAM (Menkum & HAM) Yasonna Laoly membantah.
Menurutnya, revisi UU KPK merupakan kesepakatan dengan Komisi III DPR. “Sikap pemerintah sejak awal tidak mengajukan revisi UU KPK,” kata Yasonna melalui pesan singkat, Minggu (21/6).
Dia menjelaskan dalam program legislasi nasional (prolegnas), revisi diajukan DPR. Saat pembahasan Perppu No, 1/2015 tentang KPK, Komisi III DPR membuat catatan persetujuan mengajukan revisi UU KPK. Jika tidak, DPR tidak menyetujui Perppu.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
(Baca Juga: Bisakah Pelemahan KPK Dihentikan? Ini Skenario Lengkapnya…, KPK Kritik Menkumham yang Desak Revisi UU KPK, 4 Pimpinan Partai Pemerintah Berbeda soal Revisi UU KPK)
PILKADA 2015: Menanti Orang Kedua
Calon Wakil wali kota Solo dan wakil bupati Boyolali serta Sukoharjo dari PDIP akan ditentukan DPP PDIP bersama tiga calon bupati/Wali kota yang sudah mengantongi rekomendasi DPP.
Rencananya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menggelar rapat bersama F.X. Hadi Rudyatmo, Seno Samodro, dan Wardoyo Wijaya membahas penentuan wakil wali kota (cawawali) dan wakil bupati (cabup). F.X. Hadi Rudyatmo mengantongi rekomendasi DPP PDIP untuk maju sebagai calon wali kota di Pilkada Solo, Seno Samodro calon bupati Boyolali, dan Wardoyo Wijaya calon bupati Sukoharjo. Ketiganya merupakan incumbent/pertahana yang kini menjabat di masing-masing daerah.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Solo, Putut Gunawan, saat dihubungi Espos, Minggu (21/6), mengatakan penentuan cawawali menjadi otoritas DPP PDIP. Dia menyatakan ada epat kandidat wawali yang lolos tes dan sudah diserahkan ke DPP. Keempatnya yakni Hilmi Ahmad Sakdillah, Hartanti, Rahmad Wahyudi, dan Ginda Ferachtriawan. “Semua kandidat memiliki peluang yang sama. Meski tidak menutup kemungkinan calon di luar itu,” kata Putut.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
(Baca Juga: Begini Kisah Lengkap PDIP Gadang-Gadang Calon Pemimpin Soloraya, Wardoyo Wijaya Cabub Sukoharjo, Joko Legawa)
PPDB ONLINE: Multiserver demi Lancarnya Penerimaan Siswa Baru
Hampir satu dasawarsa Pemerintah Kota Solo menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online. Simak laporan wartawan Solopos, Eni Widiastuti, di balik pengelolaan situs PPDB online di Harian Umum Solopos hari ini.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
(Baca Juga: Pendaftaran SMP di Solo Dimulai, SMA Diumumkan, Hari Ini Pengumuman PPDB, Jumlah Pendaftar KMS Naik, Kuota Terbatas)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
