Solopos.com, SOLO — Keputusan akhir soal pembangunan jalan Tol Lingkar Selatan-Timur Kota Solo akan menunggu arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Investasi Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Denny Firmansyah melalui pesan Whatsapp, Sabtu (28/1/2023).
Denny menjelaskan tahapan terkini rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Selatan-Timur Kota Solo adalah penvelesaian studi kelayakan. “Sekarang ini masih menunggu arahan dari Pak Diren dan Pak Menteri PUPR terkait kelanjutannya,” kata dia. Arahan itu terkait apakah jalan itu akan berupa jalan tol atau jalan lainnya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut dia apabila diputuskan berupa jalan tol maka harus ada persiapan lanjutan antara lain penyusunan dokumen pengadaan lahan serta uji analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). “Kemarin ada cukup banyak masukan, pro-kontra terkait pembangunan jalan tol lingkar selatan timur Surakarta,” ujarnya.
Denny mengatakan bakal melakukan komunikasi persuasif terkait rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Selatan-Timur Solo kepada pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui jalan tol.
“Meskipun dalam penyusunan studi kelayakan kami melakukan koordinasi tapi memang mungkin perlu pertimbangan yang harus kita didudukkan kembali. Mungkin sesuai arahan pimpinan sebaiknya mekanismenya seperti apa, apakah mengundang, apakah door to door dalam arti kami sowan ke masing-masing kabupaten,” paparnya.
Dia menjelaskan ada masukan terkait lahan pertanian produktif yang terkena jalan tol. Ditanya alasan adanya studi kelayakan jalan lingkar non-tol kemudian dilanjutkan studi kelayakan jalan tol, Denny mengatakan BPJT mendapat kewenangan sesuai undang-undang melakukan studi kelayakan sesuai arahan Menteri PUPR. Selaniutnya ada dua buah junction (JC), yakni JC Kebakkramat dan JC Delanggu. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Senin (30/1/2023).
Rheo & Kaesang Hangatkan Bursa Cawali Solo
SOLO — Bursa calon Wali Kota Solo mendadak menghangat belakangan ini. Bermula dengan aneka kabar bahwa Wali Kota Gibran Rakabuming Raka bakal terjun dalam persaingan pilkada gubernur, entah itu Jawa Tengah atau DKI Jakarta.
Jika hal ini terjadi, maka dalam pilkada 2024, Kota Solo jelas harus mencari pemimpin baru. Selama ini Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, selalu mengelak jika ditanya soal kemungkinan dirinya diusung menjadi calon gubernur, baik itu di Jawa Tengah atau DKI Jakarta.
Namun dua pekan lalu dirinya akhirnya menyatakan kesiapannya untuk ditempatkan di mana pun sesuai keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Pernyataan itu dia sampaikan saat diwawancara wartawan di Balai Kota Solo, Kamis (19/1/2023).
Gibran menyatakan keputusan pengusungan figur cagub-cawagub tak berada di tangannya. Sebab partai politiklah yang berhak mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kemudian muncul pengungkapan Gibran bahwa sang adik, Kaesang Pangarep, berminat terjun ke dunia politik, pekan lalu. Hal itu disambung dengan pernyataan bahwa Kaesang ingin menjadi bagian lembaga eksekutif. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Senin (30/1/2023).
Ketahanan Pangan Dibayangi Resesi
SOLO — Di tengah ancaman resesi dunia, negara-negara dunia harus memperhatikan ketahanan pangan. Padahal ada konflik bersenjata dan pencemaran yang memengaruhi ketahanan pangan. Pada 2022, Indonesia berada di urutan ke-63 dari 113 negara dalam hal ketahanan pangan.
Hal itu terlihat dalam laporan Global Food Security Index (GFSI) 2022 yang dikeluarkan oleh Economist Impact, beberapa waktu lalu. GFSI disusun dengan menggunakan indikator keterjangkauan pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety), serta keberlanjutan dan adaptasi (sustainability and adaptation).
Laporan ini didasarkan pada penelitian Economist Impact antara April dan Juli 2022. Indonesia menempati urutan ke-63 dari 113 negara. Di kawasan Asia-Pasifik, peringkat Indonesia ke-10 dari 23 negara. Dari laporan itu, ketahanan pangan Indonesia bags dalam pilar Keterjangkauan dengan skor 81,4. Sedangkan kinerja terlemah yaitu pada pilar Keberlanjutan dan Adaptasi dengan skor 46,3.
“Indonesia unggul dalam memastikan pangan yang terjangkau di sisi konsumen melalui program jaring pengaman pangan yang kuat,” tulis laporan tersebut dikutip Jumat (27/1/2023). Namun, ada kesenjangan mendasar dalam kemampuan negara untuk menciptakan lingkungan yang berwawasan ke depan dan aman pangan. Selengkapnya di halaman Ekonomi-Bisnis Harian Solopos edisi Senin (30/1/2023).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
