Solopos hari ini memberitakan pernyataan Jokowi soal HPN hingga kasus korupsi Klaten.
Solopos.com, SOLO — Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Peringatan Hari Pers Nasional, penelusuran KPK di kasus korupsi yang melibatkan Bupati Klaten hingga rencana aksi 112 menjadi headline Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat (10/2/2017).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak cuplikan berita utama Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat, 10 Februari 2017;
HARI PERS NASIONAL: Medsos Pusingkan Pemerintah
Keberadaan media sosial (medsos) termasuk kabar bohong (hoax) memusingkan pemerintah. Media arus utama (mainstream) punya peran sentral untuk menangkal hoax.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon, Maluku, Kamis (9/2), menyatakan medsos menjadi tantangan bagi media arus utama dan membuat pusing pemerintah. Meski begitu, kondisi itu harus dihadapi bersama karena dialami semua negara.
”Media sosial juga memusingkan pemerintah. Ini yang saya dengar dari perdana menteri, presiden yang saya temui semua mengeluhkan. Inilah keterbukaan yang semua negara menghadapi. Jadi bukan hanya Indonesia menghadapi fenomena ini, tapi seluruh negara mengalami. Saya yakin meskipun digempur medsos, media mainstream tidak akan hilang,” jelas Jokowi.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
KASUS KORUPSI KLATEN: Telusuri Dana Aspirasi, KPK bakal Periksa Kepala Desa
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dana aspirasi anggota DPRD Klaten dengan memeriksa sejumlah saksi di Mapolres Klaten.
Setelah memeriksa anggota DPRD Klaten, Andi Kusuma Nugraha, KPK bakal memeriksa sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Bersinar akhir pekan ini. Pengusutan dana aspirasi merupakan pengembangan kasus dugaan jual-beli jabatan di Pemkab Klaten yang menyeret Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini sebagai tersangka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Espos di Mapolres Klaten, Kamis (9/2), penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi dari PNS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, pamong desa, dan kalangan swasta.
Di antara pejabat yang diperiksa KPK, seperti Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Klaten Wahyu Prasetyo, Kepala Bidang (Kabid) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten Slamet; beberapa PNS di Klaten lainnya.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
DINAMIKA SOSIAL: Aksi 112 Diharapkan Tidak Bermuatan Politik
Aksi 112 di Masjid Istiqlal Jakarta, Sabtu (11/2), diharapkan tidak bermuatan politik. Harapan itu disampaikan untuk menjaga kondusivitas menjelang pilkada serentak pada 15 Februari.
”Ada pesan dari pengelola Masjid Istiqlal. Masjid digunakan untuk ibadah, doa, salat, dan lain-lain. Bukan untuk kepentingan politik,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rikwanto di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (9/2).
Awalnya, Forum Umat Islam (FUI) akan melakukan aksi long march dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Monumen Nasional (Monas). Setelah beberapa kali Polri berdialog dengan FUI, disepakati aksi diisi dengan kegiatan ibadah di Masjid Istiqlal.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Iriawan menyebut isu yang berkembang, aksi 112 tetap menuntut penolakan terhadap penodaan Alquran, penghinaan ulama, dan kriminalisasi ulama. Selain itu, tuntutan aksi adalah wajib memilih gubernur muslim. ”Itu tidak boleh, makanya nanti tidak boleh dilakukan,” tegas dia.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
KISAH GURU: Rangkul Anak Marginal dengan Kasih Sayang
Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nayu Barat 3 Solo punya cerita sendiri dalam membimbing anak didik. Simak liputan wartawan Solopos,
Septhia Ryanthie, di Harian Umum Solopos edisi hari ini.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
